Author: muilampungdigital

Green Kampus dan Berkelanjutan
Dr. Agus Hermanto, MHI
(Dosen Fikih Ekologi UIN Raden Intan Lampung)

Kampus hijau bukan hanya tercermin pada warna bangunan dan jaket mahasiswa, melainkan bahwa kampus hijau adalah kampus yang dengan serius menjaga dan merawat lingkungan agar terjaga dari pencemarannya. Pencemaran kampus dapat berupa polusi yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan roda empat, hingga suara bising kendaraan yang juga akan mengganggu aktivitas belajar mengajar. Tata letak bangunan kampus sangat mencerminkan pada suatu wujud keseriusan untuk mewujudkan kampus hijau dan berkelanjutan.

Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung sangat konsen terhadap komitmen kampus hijau dan berkelanjutan yang berstandar UIGreenMetric. UIN Raden Intan Lampung (RIL) mendapatkan peringkat 8 kampus hijau berkelanjutan terbaik di Indonesia pada tahun 2023. Selain itu, UIN RIL juga mendapatkan peringkat 82 dunia dalam penilaian lembaga pemeringkat dunia. Hal ini tercermin pada sebuah edaran Nomor: B-3167.a/Un.16/R/Kp.02.03/08/2024 tentang komitmen UIN Raden Intan terhadap Kampus Hijau dan Berkelanjutan. Hal ini terwujud dengan adanya tata letak bangunan yang ada di lingkungan UIN Raden Intan Lampung, tata letak parit sebagai penyaluran air, serta beberapa embung yang menjadi tempat untuk menjaga kestabilan air pada saat kemarau. Kampus hijau tercermin pula dengan banyaknya ragam pohon yang juga mewarnai UIN Raden Intan Lampung sebagai kampus yang konsen terhadap komitmen terhadap.

Isu yang sangat Sentral dalam konteks ini adalah asap rokok dan juga kendaraan yang akan dapat menghasilkan polusi yang dapat mencemari lingkungan kampus. Dalam hal ini, UIN Raden Intan Lampung selalu eksis dalam mewujudkan kampus bersih dari asap dan juga senantiasa bersih lingkungan dari sampah yang dapat mencemari sudut-sudut kampus.

UIN Raden Intan Lampung kampus yang bertubuh dan mendunia dengan program digitalisasi yang dilakukan berstandar ISO sebagai upaya mewujudkan kampus yang ramah lingkungan.

Masjid Safinatul Ulum yang berdiri kokoh dengan menara yang begitu tinggi menjulang ke atas, dan berwarna putih bersih berukir kaligrafi yang begitu indah menunjukkan bahwa kedamaian dan kenyamanan ada di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. Kaligrafi merupakan bentuk (bi’ah al-hana’iyyah) yaitu abiotik yang dibuat manusia yang bernilai seni tinggi, sehingga meneduhkan dan menyejukkan hati yang tulus untuk bersujud dan bermunajat di hadapan Allah Ta’ala.

Implementasi Perda Pesantren di Lampung : Harapan dan Tantangan

KH. Suryani M. Nur
Ketua MUI Provinsi Lampung

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri menjadi capaian bersejarah rekognisi eksistensi pesantren dalam turut berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia. Hal ini membuka jalan bagi rekognisi komprehensif kepada pesantren yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan sebagai lembaga yang mempunyai keaslian (indigenous), ke-khasan dan ke-Indonesia-an atas kontribusi bagi perkembangan dan pertumbuhan agama Islam di bumi Nusantara dan pemantik pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya dalam bentuk regulasi berupa Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi negara terhadap eksistensi pesantren yang sudah ada beratus-ratus tahun silam, jauh sebelum tanah air ini merdeka.
Tidak hanya sebagai pengakuan, Undang-Undang tentang Pesantren juga bagian dari fasilitasi dan afirmasi kepada dunia pondok pesantren.

Pada bulan Oktober 2024, Provinsi Lampung menghadirkan sebuah kebijakan penting bagi pengembangan pesantren melalui pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pesantren. Perda ini disahkan pada momentum Hari Santri, dan menjadi kado istimewa bagi kalangan pesantren di Lampung. Dalam sebuah seremoni Jalan Sehat Hari Santri, Ahad 27 Oktober 2024, Penjabat Gubernur Lampung, Dr. Drs. Samsudin, S.H , M.H., M.Pd. menyerahkan dokumen Perda ini kepada Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, Dr. KH. Puji Raharjo, S.S., S.Ag., M.Hum. Perda ini menjadi sinyal positif bagi pesantren di Lampung yang diharapkan dapat membawa perkembangan signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Provinsi dengan sebutan Sang Bumi Ruwa Jurai.

Pengakuan Formal Terhadap Pesantren :
Salah satu poin penting dalam Perda ini adalah kriteria dasar yang harus dipenuhi sebuah lembaga untuk disebut sebagai pesantren. Terdapat lima unsur utama yang harus ada, yaitu kiai sebagai pemimpin spiritual, santri yang tinggal di pondok atau asrama, masjid atau musala, kajian kitab kuning, dan pola pendidikan muallimin atau pendidikan Islam yang terstruktur. Perda ini juga menetapkan bahwa pesantren harus terdaftar melalui izin resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dalam bentuk Penetapan Status Pendidikan. Dengan adanya pengakuan resmi ini, diharapkan pesantren di Lampung dapat semakin berkembang dan diakui sebagai lembaga pendidikan yang memiliki legitimasi dan kualitas yang baik.

Dukungan Fasilitasi dari Pemerintah Daerah :
Peraturan Daerah ini memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan kepada pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam Bab IV Pasal 10, disebutkan bahwa bantuan pemerintah dapat diberikan dalam beberapa bentuk, antara lain bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dukungan teknologi, serta pelatihan keterampilan. Melalui berbagai bentuk bantuan ini, pesantren diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan yang mereka berikan kepada santri dan meningkatkan daya saing mereka sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang kompeten.

Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Fasilitas Pendidikan :
Selain bantuan keuangan, pemerintah daerah juga memberikan dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana, seperti laboratorium bahasa, mushaf Al-Qur’an, kitab kuning, fasilitas kesehatan, hingga sarana olahraga dan infrastruktur lingkungan pesantren. Bantuan ini menjadi penting, terutama bagi pesantren yang mungkin memiliki keterbatasan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Fasilitas yang disediakan tidak hanya mendukung pembelajaran, tetapi juga kesejahteraan santri dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di pesantren. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan para santri dapat belajar dan beribadah dalam lingkungan yang nyaman dan mendukung.

Digitalisasi Pesantren melalui Dukungan Teknologi Informasi :
Dalam era digital, pesantren perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Perda ini memberikan dukungan dalam bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan aplikasi pendidikan. Melalui digitalisasi ini, pesantren dapat mengelola data peserta didik, sistem pembayaran, pembelajaran daring, hingga pengumuman hasil ujian. Sistem digitalisasi ini diharapkan dapat memudahkan pesantren dalam melakukan manajemen internal dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih modern, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

Peningkatan Keterampilan Melalui Pelatihan dan Workshop :
Peraturan Daerah ini juga mencakup bantuan dalam bentuk pelatihan keterampilan, yang meliputi pendidikan ekonomi berbasis pesantren, pelatihan ketahanan pangan, serta penguatan sumber daya manusia. Kegiatan-kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren dan santri. Selain itu, pesantren juga didorong untuk mengembangkan potensi lokal, seperti produk pertanian atau hasil kerajinan yang dapat dipasarkan. Dengan adanya pelatihan ini, pesantren dapat membangun kemandirian ekonomi serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

Tantangan dan Harapan ke Depan:
Terlepas dari berbagai peluang yang ditawarkan Perda ini, terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah konsistensi dan keberlanjutan dukungan dari pemerintah daerah. Dengan keterbatasan anggaran yang mungkin ada, Pemerintah Daerah perlu melakukan prioritas dan memastikan bahwa bantuan untuk pesantren dapat berjalan sesuai rencana. Selain itu, pesantren juga perlu meningkatkan kapasitas manajemen mereka agar dapat memanfaatkan bantuan dengan efektif. Kemampuan pesantren dalam mengelola bantuan dan melaporkan penggunaannya secara transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan pemerintah dan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren di Lampung membawa harapan besar bagi perkembangan pesantren di daerah ini. Pengakuan formal terhadap pesantren, dukungan dalam bentuk fasilitas dan teknologi, serta peningkatan keterampilan santri melalui pelatihan adalah langkah-langkah positif yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Dengan adanya Perda ini, pesantren diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman dan menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Tantangan ke depan tentunya tetap ada, namun dengan komitmen dan kerja sama antara pemerintah daerah dan pengelola pesantren, harapan untuk menciptakan pesantren yang mandiri dan berdaya saing tinggi dapat terwujud. Wallahu A’lam Bishawab.

Dakwah Ekologi Berbasis Gender
Dr. Agus Hermanto, MHI
Dosen UIN Raden Intan Lampung

Lingkungan yang sehat akan senantiasa membawa pada ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Menciptakan lingkungan yang baik adalah satu tugas yang mulia, karena akan berdampak kepada kemaslahatan bagi orang banyak. Sebaliknya, menciptakan lingkungan yang buruk akan senantiasa membawa pada keburukan, karena akan membuat orang lain tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Lingkungan adalah ruang dan kondisi, dimana setiap lingkungan yang menjadi ruang kita tinggal akan ditemukan kondisi yang berbeda-beda dengan lingkungan lainnya. Bumi adalah tempat kita tinggal, sehingga menjaga bumi adalah hal mulia yang harus dilakukan oleh manusia sebagai khalifah, yaitu mencakup al-imarah (memakmurkan bumi), al-ri’ayah (memelihara bumi) dan al-hifdzu (menjaga bumi).

Manusia adalah makhluk sempurna, sehingga ia layak mendapatkan amanat tersebut. Namun sebaliknya, justru kerusakan alam dilakukan oleh manusia karena keinginan syahwatnya yang tidak dikendalikan, seperti mengeksploitasi bumi secara berlebihan dan melakukan tindakan-tindakan rusak lainnya seperti hal ringan yaitu membuang sampah sembarangan, yang akan menjadikan lingkungan kotor dan tidak kondusif. Maka, memakmurkan, memelihara dan menjaga lingkungan tidak hanya tugas perorangan, melainkan juga tugas masyarakat banyak. Sehingga, manusia harus melakukan upaya (saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran). Ajakan tersebut lah yang dinamakam dakwah ekologi. Lalu pertanyaannya adalah, siapa orang yang mendapatkan level khalifah, laki-laki atau perempuan?

Khalifah yang diakhiri dengan huruf ta’ marbuthah bukanlah menunjukkan pada penggunaan perempuan, seperti halnya kaidah lazimnya, melainkan berlaku untuk semuanya. Mengingat bahwa orang yang pertama kali diciptakan di surga adalah Adan dan Hawa yang menjadikan nenek moyang bagi manusia, hal itu sebagaimana termaktub dalam Syarat al-Hujarat ayat 13.

Ajakan untuk peduli terhadap lingkungan bukan hanya berlaku kepada laki-laki, melainkan juga berlaku juga untuk perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama dalam merawat lingkungan, karena yang mencemari lingkungan tidak hanya laki-laki, melainkan juga perempuan, sehingga kepedulian lingkungan dapat dilakukan oleh keduanya.

Merawat lingkungan adalah wajib, sehingga kewajiban tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tapi juga perempuan. Begitu juga istilah gender yang dilekatkan pada kelamin laki-laki dan perempuan yang merupakan potensi yang harus dipelihara, karena gender bukanlah seks (jenis kelamin yang melekat pada laki-laki maupun perempuan). Hal ini tentunya akan mengarah pada sebuah perilaku atau perbuatan, karena laki-laki dan perempuan dalam konteks ini, sama-sama memiliki potensi yang sama dan kesempatan sama untuk berbuat kebaikan, dan perlu diingat bahwa setiap laki-laki dan perempuan ketika berbuat kebaikan akan dinilai pahala yang sama dan tidak adanya pembedaan antara keduanya, hal ini seirama dengan keterangan surat al-Mukmin ayat 40.

Dakwah yang merupakan salah satu bentuk ajakan yang dalam konteks lingkungan, bahwa orang yang mengajak dan yang diajak untuk peka terhadap lingkungan bukan hanya laki-laki melainkan keduanya sama-sama saling bermitra, dan saling menopang antara laki-laki dan perempuan dalam hal merawat lingkungan, karena kenyamanan lingkungan tidak hanya dinikmati perempuan, melainkan juga kaum laki-laki.