Category: WARTA NASIONAL DAN DAERAH

  • Peneliti di Lampung Luncurkan Jurnal Nawa Islamia: Menjawab Tantangan Ilmu Islam Kontemporer

    Peneliti di Lampung Luncurkan Jurnal Nawa Islamia: Menjawab Tantangan Ilmu Islam Kontemporer

    Bandar Lampung, MUI Lampung Digital

    Sejumlah peneliti di Lampung meluncurkan jurnal baru yang diberi nama Nawa Islamia, pada Selasa (24/12/2024) di Notiz Hut Sukarame, Bandar Lampung. Jurnal ini hadir untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang relevan dengan dinamika zaman, sekaligus menjadi wadah bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi untuk menyebarluaskan kajian ilmiah yang mendalam dan solutif.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Tarbiyah Thariqul Iman Lampung, Dr. Agus Hermanto, M.H.I, menyampaikan bahwa Nawa Islamia akan fokus pada kajian interdisipliner yang mencakup pemikiran Islam, hukum, ekonomi syariah, serta isu-isu sosial keagamaan yang kini tengah berkembang. “Kami berharap jurnal ini menjadi sarana ilmiah yang mampu menjawab tantangan kebutuhan literatur keislaman modern dengan pendekatan inovatif dan solutif,” ungkapnya.

    Sebagai Editor in Chief, Muhammad Jayus, M.H.I, menambahkan bahwa pengelolaan jurnal ini didukung oleh tim editorial yang kompeten dan berpengalaman, serta melibatkan reviewer internasional dari empat negara. “Kami berkomitmen menjaga kualitas publikasi melalui seleksi ketat dan peer-review berstandar internasional,” ujarnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa Jurnal Nawa Islamia akan mencakup berbagai kajian, mulai dari sumber utama Islam (Al-Qur’an dan Hadis), sejarah dan peradaban Islam, fikih, akhlak, tasawuf, teologi, hingga studi Islam kontemporer dalam konteks dunia modern. Selain itu, jurnal ini juga akan memperkenalkan kajian mendalam mengenai aspek hukum, termasuk hukum publik, tata negara, administrasi negara, hukum perdata, pidana, dagang, serta prosedur hukum peradilan.

    Pendirian Jurnal Nawa Islamia dipelopori oleh Dr. Agus Hermanto, M.H.I, Muhammad Jayus, M.H.I, Arif Fikri, M.Ag, Gesit Yudha, M.I.P., dan Rudi Santoso, M.H., jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam literatur keislaman, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Edisi perdana jurnal ini dijadwalkan terbit pada Mei 2025, dengan undangan terbuka bagi penulis yang tertarik untuk berkontribusi melalui pengiriman artikel sesuai pedoman yang telah disediakan. Informasi lebih lanjut mengenai Nawa Islamia dapat diakses melalui situs resmi https://ejournal.tarqi.or.id (Rita Zaharah)

  • Musyawarah Umum Anggota UKMF Gemais: Mewujudkan Kepemimpinan Berlandaskan Nilai Keislaman

    Musyawarah Umum Anggota UKMF Gemais: Mewujudkan Kepemimpinan Berlandaskan Nilai Keislaman

    Bandar Lampung, MUI Lampung Digital

    UKMF Gemais Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan penuh semangat membuka Musyawarah Umum Anggota (MUA), mengusung tema yang penuh makna: “Estafet Kepemimpinan Bersama Menuju Masa Depan Gemilang yang Inspiratif, Kreatif, Inovatif Berlandaskan Nilai-Nilai Keislaman.” Acara yang berlangsung di Ruang F1 Fakultas Syariah ini turut dihadiri oleh para tokoh penting, antara lain Wakil Dekan II, Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I., Wakil Dekan III, Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H., serta narasumber, Ade Prayoga, S.H., bersama para kader dan pengurus UKMF Gemais.

    Acara ini disambut antusias oleh para peserta yang hadir, yang menjadikannya sebagai kesempatan berharga untuk merenungkan perjalanan kepemimpinan mereka dan melakukan transformasi untuk masa depan yang lebih baik. MUA ini menjadi ajang refleksi bagi para peserta untuk memperkuat komitmen dalam membangun generasi penerus yang penuh inspirasi dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

    Ketua Pelaksana, Trisno, juga turut mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. “Kami sangat menghargai komitmen dan antusiasme yang luar biasa dari setiap peserta. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi sumber semangat bagi kami untuk terus memajukan UKMF Gemais,” ujarnya, memberikan apresiasi atas partisipasi aktif semua yang terlibat dalam kesuksesan acara ini.

    Ketua Umum UKMF Gemais, Junaidi, dalam sambutannya, mengajak seluruh peserta untuk menjadikan MUA ini sebagai momentum penting bagi refleksi diri dan perubahan positif. “Acara ini bukan sekadar agenda formal, tetapi sebuah langkah konkrit untuk memastikan setiap keputusan yang diambil dapat membawa kemajuan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk UKMF Gemais, tetapi juga bagi Fakultas Syariah dan UIN Raden Intan Lampung. Mari bersama-sama menjadi pemimpin yang tidak hanya inspiratif, tetapi juga berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman,” ujarnya dengan penuh semangat.

    Dalam kesempatan ini, Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I., menekankan pentingnya penerapan nilai Akhlaqul Karimah dalam kehidupan sehari-hari, sebagai landasan utama dalam membentuk karakter mahasiswa. “Kepemimpinan yang baik dimulai dari akhlak yang mulia. Inilah pondasi yang harus kita tanamkan dalam setiap aspek kehidupan,” ujarnya.

    Sementara Wakil Dekan III Fakultas Syariah, Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H., juga mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kunci utama untuk mewujudkan generasi yang unggul di masa depan. “Generasi 2045 akan menjadi generasi cemerlang, asalkan generasi sekarang mampu menjadi SDM yang berkualitas,” ujarnya dengan tegas. Beliau juga mengajak seluruh peserta untuk senantiasa menerapkan prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar—mengajak untuk berbuat baik dan menegur kesalahan dengan cara yang penuh hikmah. “Jadilah seperti emas yang menerangi kegelapan,” tambahnya, menginspirasi seluruh hadirin untuk berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitar.

    Musyawarah Umum Anggota ini akan berlangsung selama dua hari dengan agenda Sidang Pleno dan Sidang Komisi. Diharapkan, musyawarah ini dapat menghasilkan keputusan yang membawa dampak positif bagi kemajuan UKMF Gemais, Fakultas Syariah, dan seluruh civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.

    Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, acara ini menjadi tonggak penting dalam membentuk pemimpin-pemimpin masa depan yang inspiratif, kreatif, inovatif, dan berpegang pada nilai-nilai keislaman. (Rls/Rita Zaharah)

  • Besok, PW PERGUNU Lampung Siap Gelar Rakerwil 2024 di Swiss-Bel Hotel Bandar Lampung

    Besok, PW PERGUNU Lampung Siap Gelar Rakerwil 2024 di Swiss-Bel Hotel Bandar Lampung

    Bandar Lampung, MUI Lampung Digital

    Dalam rangka menyongsong Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Provinsi Lampung Tahun 2024 panitia terus mematangkan berbagai persiapan yang akan berlangsung besok Kamis (19/12/2024) di Swiss-Belhotel Bandar Lampung.

    “Alhamdulillah hingga H-1 pelaksanaan Rakerwil PW Pergunu Lampung yang diikuti 100 orang peserta perwakilan wilayah dan cabang se-Provinsi Lampung persiapannya sudah 95% dan mohon doanya insyaallah besok pelaksanaannya sukses lancar”, ucap Sekretaris Panitia Rakerwil Pergunu Lampung Dr. Muhammad Idris, M.Pd.I mewakili Ketua Panitia Rakerwil Dr. M. Nur Wahidin, M.Ag, M.Si

    Lebih lanjut Idris mengatakan Rakerwil 2024 PW PERGUNU Lampung ini nantinya akan dilaksanakan Pleno berkaitan Laporan Perkembangan PW dan PC Pergunu se-Provinsi Lampung serta Sidang Komisi yang terbagi dalam tiga komisi yaitu Komisi Organisasi, Komisi Program Kerja dan Komisi Rekomendasi. Kemudian Pleno Pembahasan Pengesahan Hasil Sidang Komisi sebagai tindak lanjut sosialisasi hasil Kongres PERGUNU se-Indonesia di Ponpes Amanatul Umah Mojokerto, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

    Ketua PW PERGUNU Provinsi Lampung Prof. Dr. Imam Syafe’i, M.Ag mengatakan Rakerwil akan dilaksanakan selama satu hari dengan tujuan silaturahmi antara pengurus wilayah dan juga pengurus cabang, juga sebagai titik fokus kepada penguatan jejaring sosial termasuk pendataan anggota dengan pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) serta pembentukan PAC dan Ranting. “Bismillah, Insyaallah Rakerwil PW PERGUNU Lampung akan digelar besok hari Kamis (19/12/2024) di Swiss-Belhotel Bandar Lampung, mohon doanya semoga terlaksana tanpa ada kendala”, terangnya.

    “Tentunya Rakerwil tahun 2024 akan berjalan lurus dengan rekomendasi dari hasil Kongres III PERGUNU beberapa waktu lalu di Pacet Mojokerto Jawa Timur. Insyaallah kita menekankan beberapa poin yang menjadi fokus PW PERGUNU Lampung sebagaimana yang menjadi instruksi dari Ketum PP PERGUNU Abahyai Asep Saifudin Chalim”, ujar Prof. Imam biasa ia disapa.

    Terpisah, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat PERGUNU Dr. Aris Adi Leksono, M.M.Pd mengucapkan selamat dan sukses kepada PW PERGUNU Provinsi Lampung yang akan melaksanakan Rapat Kerja Wilayah Tahun 2024. “Semoga Rakerwil PW PERGUNU Lampung bisa menghasilkan keputusan-keputusan strategis untuk kemajuan PERGUNU”, ucap Dr. Aris yang juga sebagai Komisioner KPAI.

    Selain menggelar Rapat Kerja Wilayah PERGUNU Lampung juga dijadwalkan akan dilakukan penandatanganan bersama Memorandum of Understanding antara Universitas Lampung dengan Pimpinan Pusat PERGUNU.

    Pembukaan Rakerwil 2024 PW PERGUNU Lampung rencananya akan dibuka langsung oleh Ketua PWNU Lampung Dr. H. Puji Raharjo, S.S, S.Ag, M.Hum juga akan melaksanakan Seminar Nasional berkaitan Pembemdayaan Guru dalam naungan PERGUNU tentang Penguatan Organisasi Profesi yang akan mendatangkan narasumber Achmad Zuhri, M.I.Kom (Wakil Ketua Umum PP PERGUNU) dengan tema Pengelolaan Lembaga Pendidikan Perspektif Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA; kemudian Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA., IPM (Rektor Universitas Lampung) dan Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D (Rektor UIN Raden Intan Lampung) yang bersama-sama membahas tentang Penguatan Sinergitas Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Prof. Dr. Imam Syafe’i, M.Ag (Ketua PW PERGUNU Lampung) yang membahas Peran PW PERGUNU dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di Provinsi Lampung. (Muhammad Idris)

  • Program Studi S2 Pengembangan Masyarakat Islam Raih Akreditasi “Unggul” dari BAN-PT

    Program Studi S2 Pengembangan Masyarakat Islam Raih Akreditasi “Unggul” dari BAN-PT

    Bandar Lampung, MUI Lampung Digital

    Program Studi S2 Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Raden Intan Lampung kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih akreditasi “Unggul” berdasarkan penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

    Penilaian akreditasi ini dilakukan melalui asesmen lapangan selama tiga hari, yakni pada 4 hingga 6 November 2024. Kegiatan visitasi dibuka secara resmi di Ruang Teater Gedung Academic Center & Research UIN Raden Intan Lampung. Dua asesor dari BAN-PT, yaitu Dr. Rasyidah, M.Ag dari UIN Ar-Raniry Aceh dan Dr. Abdur Rozaki, M.Si dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hadir untuk melakukan asesmen langsung terhadap program studi.

    Ketua Program Studi S2 Pengembangan Masyarakat Islam, Dr. Fitri Yanti, MA, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas pencapaian ini. “Hasil akreditasi ini adalah bukti kerja keras semua pihak, mulai dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, hingga pimpinan universitas. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh tim yang telah berkontribusi untuk mendukung keberhasilan ini,” ujarnya.

    Dr. Fitri Yanti juga menambahkan bahwa pencapaian akreditasi “Unggul” ini merupakan momentum untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap mutu Program Studi S2 PMI.

    Tim asesor BAN-PT memberikan penilaian berdasarkan berbagai aspek, termasuk mutu akademik, pengelolaan program studi, kualitas lulusan, dan kontribusi dalam pengembangan masyarakat. Pencapaian ini diharapkan dapat semakin memotivasi Program Studi S2 PMI untuk melahirkan lulusan yang unggul, kompeten, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. (Rita Zaharah)

  • Membangun Generasi Berintegritas: HIMA Bisnis UTB Gelar Seminar Anti Korupsi

    Membangun Generasi Berintegritas: HIMA Bisnis UTB Gelar Seminar Anti Korupsi

    Bandar Lampung, MUI Lampung Digital

    Himpunan Mahasiswa (HIMA) Bisnis Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung menggelar seminar bertajuk Generasi Jujur, Generasi Unggul, Mahasiswa Lawan Korupsi, bertempat di Aula Kampus UTB pada Kamis (12/12/2024).

    Acara seminar ini menghadirkan tiga narasumber: Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Lampung Armen Wijaya, Ketua MUI Provinsi Lampung Suryani M. Nur yang juga akademisi/Kaprodi Administrasi Bisnis UTB, serta Suradi akademisi/Kepala Biro Administrasi Umum UTB. Seminar dipandu oleh moderator Aprilianto Amir dan diikuti oleh sekitar 150 mahasiswa.

    Acara ini dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UTB, Rosidah. Dalam sambutan pembukaannya, Rosidah menyatakan bahwa seminar ini merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan mahasiswa tentang pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. “Dengan seminar ini, UTB berkomitmen untuk terus mendukung gerakan anti-korupsi melalui pendidikan dan pemberdayaan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Kami berharap mahasiswa UTB dapat menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi,” ujarnya.

    Acara Seminar ini dihadiri oleh Wakil Rektor III UTB Riza Yudha Patria, Dekan Fakultas Hukum UTB Ahadi Fajrin Prasetya, Kepala Biro Humas UTB Thabita Carolina, Presiden BEM, Gubernur BEM, dan para Ketua Himpunan Mahasiswa serta Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan kampus setempat.

    Dalam pemaparan materinya, Suradi menjelaskan bahwa korupsi merupakan masalah serius dan merupakan extra ordinary crime yang merusak pembangunan dan kepercayaan publik. Strategi pencegahan korupsi melibatkan pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini, serta pelatihan bagi pegawai negeri untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih. Pencegahan juga dilakukan dengan membangun sistem transparan melalui teknologi seperti e-governance, pengawasan lembaga independen, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan anonim.

    Lebih lanjut Suradi mengatakan “Jika korupsi tetap terjadi, penindakan tegas diperlukan. Aparat hukum harus bertindak cepat, adil, dan transparan untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Sinergi antara pendidikan, pencegahan, dan penindakan menjadi kunci dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas”, ujarnya.

    Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, Armen Wijaya dalam pemaparan materinya mengatakan Pemuda adalah pembawa angin baru yang dapat memberikan perubahan signifikan dalam pembangunan bangsa. Dengan semangat juang, inovasi, dan keterlibatannya dalam berbagai bidang, pemuda memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan ruang bagi pemuda untuk berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

    Armen Wijaya lebih lanjut menjelaskan “Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan penerapan langkah-langkah di atas, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari praktik korupsi. Dibutuhkan komitmen, kerjasama, dan kesadaran dari semua pihak untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi berjalan dengan efektif”.

    Sedangkan Suryani M. Nur dalam penyampaian materinya menekankan perlunya Kolaborasi Multi Sektor Anti Korupsi untuk Indonesia Lebih Baik. Ia menjelaskan dampak korupsi terhadap ekonomi yakni menghambat pertumbuhan dan investasi, terhadap sosial dapat meningkatkan ketidakadilan dan ketimpangan, dan terhadap politik dapat mengikis demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

    Lebih lanjut Suryani mengemukakan pentingnya kolaborasi multi sektor untuk memperkuat pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi, dengan menggerakkan seluruh elemen bangsa (pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan media). Selain itu tantangan dalam pemberantasan korupsi diantaranya budaya toleransi terhadap korupsi dimana norma sosial yang permisif terhadap praktik suap dan nepotisme, juga kurangnya transparansi karena sistem birokrasi yang tertutup dan kompleks, keterbatasan sumber daya (kapasitas lembaga anti-korupsi yang terbatas), serta tekanan dan intervensi politik (hambatan dalam penegakan hukum akibat kepentingan politik tertentu), ujarnya.

    Masih menurut Suryani, peran dan kontribusi setiap sektor dalam kolaborasi : (1) Pemerintah membuat regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital, serta memperkuat peran lembaga penegak hukum. (2) Sektor Swasta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dan melakukan audit internal secara rutin, serta menolak praktik suap dan gratifikasi. (3) masyarakat sipil nengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan meningkatkan kesadaran publik melalui edukasi anti-korupsi, serta melaporkan dugaan kasus korupsi melalui mekanisme yang tersedia, (4) Media dan Teknologi memberikan informasi yang objektif tentang kasus korupsi, menggunakan platform digital untuk mendorong transparansi, seperti e-procurement dan open data, serta meningkatkan literasi digital masyarakat untuk melawan hoaks terkait isu korupsi, (5) Akademisi dan Peneliti melakukan kajian tentang pola korupsi dan solusi pencegahannya, menyediakan rekomendasi berbasis data untuk kebijakan anti-korupsi.

    Di akhir penyampaian materi nya, Suryani mengemukakan Strategi Efektif Kolaborasi Multi Sektor, yaitu membangun sistem transparansi nasional, penggunaan teknologi untuk memastikan keterbukaan data keuangan publik, penguatan kerangka hukum, harmonisasi regulasi anti-korupsi di semua level pemerintahan, serta kampanye anti-korupsi bersama. Selain itu perlu kolaborasi pemerintah, swasta, dan NGO dalam kampanye kesadaran publik, pemberdayaan masyarakat lokal, memberikan akses informasi kepada komunitas tentang anggaran publik, pungkasnya.

    Seminar ini mendapat sambutan antusias dari peserta yang aktif berdiskusi dan bertukar ide dengan para narasumber, dan diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi dan Komitmen Bersama Anti Korupsi. (Thabita/Zaharah)

  • Drs. I Made Bagiasa Meninggal Dunia, Ketum PATRI Lampung Prof. Mukri Sampaikan Rasa Kehilangan Mendalam

    Drs. I Made Bagiasa Meninggal Dunia, Ketum PATRI Lampung Prof. Mukri Sampaikan Rasa Kehilangan Mendalam

    Bandar Lampung, MUI Lampung Digital

    Kabar duka datang dari Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (DPD PATRI) Provinsi Lampung. Drs. I Made Bagiasa, mantan Anggota DPRD Provinsi Lampung, telah meninggal dunia pada Sabtu (7/12/2024) pukul 10.10 WIB di Rumah Sakit Budi Medika, Telukbetung, Bandar Lampung, dalam usia 65 tahun.

    Kepergiannya meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga besar DPD PATRI Provinsi Lampung, rekan-rekan seorganisasi, serta masyarakat yang mengenalnya. Alm. Drs. I Made Bagiasa dikenal sebagai sosok yang ramah, rendah hati, dan memiliki komitmen kuat dalam membangun kerukunan antar berbagai elemen masyarakat, baik dalam konteks budaya maupun agama.

    Jenazah almarhum akan disemayamkan di rumah duka yang terletak di Perumahan Griya Sejahtera, Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung.

    Ketua Umum DPD PATRI Provinsi Lampung, Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, yang juga mengenal almarhum dengan baik, menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam. “Saya merasa sangat kehilangan dan cukup kaget mendengar kabar ini, karena beberapa waktu lalu, sekitar sebulan yang lalu, kami sempat berbincang dan bercanda bersama almarhum. Ia adalah sahabat baik saya,” ujar Prof. Mukri.

    Menurut Prof. Mukri, almarhum adalah pribadi yang sangat baik dan bersahabat. “Alm. Drs. I Made Bagiasa adalah orang yang pandai bergaul, luwes dalam berinteraksi dengan berbagai teman, lintas budaya, dan agama. Ia tidak pernah menunjukkan sikap jumawa atau sombong,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prof. Mukri menambahkan, “Ketokohannya di masyarakat sangat terasa. Alm. Drs. I Made adalah sosok yang bisa menjadi perekat dan pemersatu bangsa, terutama di Lampung, di mana masyarakatnya sangat plural, baik dalam budaya maupun agama. Keberadaan almarhum diterima dengan baik di semua kalangan.”

    Kepergian I Made Bagiasa meninggalkan ruang kosong yang besar, namun kenangan dan jejak positif yang ditinggalkannya akan terus dikenang. Keluarga besar DPD PATRI Provinsi Lampung dan masyarakat akan terus mengenang almarhum sebagai seorang tokoh yang penuh dedikasi, menghargai keberagaman, dan selalu berusaha menciptakan kedamaian. (Rita Zaharah)

  • Benchmarking FKUB Lampung ke Biksu Buddhisme Theravada Thailand

    Benchmarking FKUB Lampung ke Biksu Buddhisme Theravada Thailand

    Bandar Lampung, MUI Lampung Digital

    Rombongan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Muhammad Bahruddin M.A., melakukan kunjungan ke Ven. Dr. Phra Sophonvachirabhorn di Wat Arunrajavararam (Temple of Dawn), Bangkok. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka benchmarking untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama lintas agama, khususnya antara komunitas lintas agama di Provinsi Lampung yang berhimpun dalam FKUB dan komunitas agama-agama di Thailand.

    Rombongan FKUB disambut hangat oleh Ven. Dr. Phra Sophonvachirabhorn, seorang biksu terkemuka dalam tradisi Buddhisme Theravāda. Beliau dikenal dengan nama Sawai Chotiko, memegang gelar akademik Ph.D., serta gelar kehormatan Aggamahapandita. Saat ini, beliau menjabat sebagai Asisten Abbot di Wat Arunrajavararam, salah satu kuil paling ikonik di Thailand yang terletak di distrik Bangkok Yai.

    Dalam sambutannya, Ven. Dr. Phra Sophonvachirabhorn menyampaikan pentingnya dialog antaragama sebagai fondasi perdamaian global. Beliau juga memaparkan peran Wat Arun sebagai pusat pendidikan spiritual dan toleransi. Dengan pengalamannya yang luas sebagai mantan Wakil Rektor Urusan Luar Negeri di Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) selama 12 tahun (2010-2022), beliau menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mempromosikan pemahaman lintas budaya dan agama di tingkat internasional. Beliau juga pernah mengunjungi Candi Borobudur, ke Bali, Jakarta, dan Medan.

    Lebih lanjut Ven. Dr. Phra menjelaskan (dalam bahasa Inggris) tentang peran Pemerintah Thailand dalam Pendidikan dan Pengembangan Keagamaan serta Tempat Ibadah, dimana Thailand, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, memiliki sistem pemerintahan yang aktif dalam mendukung pendidikan dan pembinaan keagamaan. Pemerintah Thailand telah menunjukkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan nilai-nilai budaya, spiritual, dan keagamaan melalui kebijakan yang terintegrasi dalam pendidikan formal dan pengelolaan tempat ibadah.

    Pendidikan di Thailand merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Sistem pendidikan Thailand didesain untuk menanamkan nilai-nilai moral, budaya, dan patriotisme kepada generasi muda. Pemerintah memberikan dukungan terhadap pendidikan umum melalui subsidi biaya sekolah dan pengadaan fasilitas pendidikan di daerah perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, kurikulum nasional Thailand mencakup pelajaran agama Buddha sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap ajaran agama yang menjadi mayoritas di negara tersebut, seperti prinsip “Dhamma” dan nilai-nilai moralitas universal. Namun, pemerintah juga memberikan ruang bagi siswa dari agama lain untuk belajar sesuai kepercayaan mereka, mencerminkan toleransi antaragama yang dijunjung tinggi.

    Pemerintah Thailand juga mendukung pendidikan berbasis agama di institusi keagamaan, seperti kuil atau “wat”. Banyak anak muda di pedesaan mendapat pendidikan dasar melalui program pendidikan di kuil Buddha, yang mengajarkan tidak hanya agama tetapi juga keterampilan hidup, seperti pertanian ebagai negara yang dikenal dengan julukan “Tanah Seribu Kuil”, Thailand memiliki ribuan tempat ibadah Buddha yang tersebar di seluruh negeri. Pemerintah memegang peran besar dalam mendukung keberlanjutan tempat ibadah ini, baik melalui alokasi anggaran negara maupun pengaturan regulasi.

    Departemen Urusan Agama di bawah Kementerian Kebudayaan Thailand bertanggung jawab atas pengelolaan tempat ibadah. Pemerintah memberikan dana untuk perawatan kuil, pengelolaan aktivitas keagamaan, dan pelatihan bagi para biksu. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam mengatur program retret dan meditasi yang terbuka bagi masyarakat lokal maupun wisatawan internasional.

    Meski mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha, pemerintah tetap memberikan perhatian kepada kelompok agama lain, seperti Islam, Kristen, dan Hindu. Masjid, gereja, dan kuil Hindu di Thailand mendapat perlakuan yang adil dari pemerintah, baik dalam bentuk izin pembangunan maupun dukungan keamanan. Hal ini menunjukkan komitmen Thailand dalam memelihara kerukunan beragama.

    Selain untuk tujuan keagamaan, tempat ibadah di Thailand juga menjadi pusat daya tarik wisata. Wat Arun, Wat Pho, dan Wat Phra Kaew adalah contoh kuil Buddha yang menjadi ikon pariwisata. Pemerintah memanfaatkan potensi ini untuk mendukung ekonomi lokal dengan mempromosikan tempat ibadah sebagai destinasi wisata budaya dan spiritual. Pendapatan dari sektor pariwisata digunakan untuk melestarikan kuil dan mendukung kegiatan keagamaan.

    Peran pemerintah Thailand dalam bidang pendidikan dan pengembangan keagamaan sangatlah signifikan. Melalui kebijakan yang mendukung pendidikan berbasis moralitas dan spiritualitas, serta pengelolaan tempat ibadah, pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antara tradisi budaya dan perkembangan modernitas. Selain itu, komitmen terhadap toleransi dan keberagaman agama menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Dengan langkah-langkah ini, Thailand tidak hanya menjadi pusat spiritualitas bagi masyarakatnya tetapi juga dunia internasional.

    Di sisi lain, Prof. Dr. H. Muhammad Bahruddin M.A., menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Ven. Dr. Phra Sophonvachirabhorn di Wat Arun. Beliau menekankan bahwa kunjungan ini menjadi momen penting bagi FKUB Lampung untuk mempelajari praktik-praktik toleransi dan harmoni antarumat beragama yang telah diterapkan di Thailand.

    Dalam diskusi tersebut, kedua pihak berbagi pengalaman tentang pengelolaan kerukunan umat beragama di masing-masing negara. FKUB Lampung juga menyampaikan komitmennya untuk menjalin kerja sama lebih lanjut, khususnya dalam program-program yang mempromosikan dialog antaragama.

    Kunjungan ini mencerminkan semangat persaudaraan antarbangsa dan agama, sekaligus memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand melalui jalur diplomasi keagamaan. Di akhir pertemuan, Ketua FKUB Provinsi Lampung Prof. Dr. H. M. Bahrudin MA memberikan plakat FKUB sebagai tanda kenang-kenangan, dan yang lebih mengharukan lagi, Sawai Chotiko membersamai rombongan FKUB untuk berphoto bersama di depan temple of Dawn, dan menghantar kepulangan rombongan sampai di depan bus.(Suryani/Rita Zaharah)

  • Ratusan Kader Fatayat NU Lampung Gelar Aksi Solidaritas dan Doa Bersama untuk Alm. Riyas Nuraini

    Ratusan Kader Fatayat NU Lampung Gelar Aksi Solidaritas dan Doa Bersama untuk Alm. Riyas Nuraini

    Bandar Lampung, MUI Lampung Digital

    Ratusan kader Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai daerah di Lampung menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Polda Lampung, Rabu (4/12/2024). Kegiatan bertema “Mengetuk Pintu Langit dan Pintu Keadilan” ini digelar sebagai bentuk dukungan atas kasus pembunuhan tragis yang menimpa Alm. Riyas Nuraini, kader Fatayat NU Lampung Timur.

    Alm. Nuraini (32), anggota Ranting Fatayat NU Rajabasa Lama, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan pada 18 Juli 2024. Jasadnya ditemukan terbungkus karung di atas sepeda motor miliknya di kebun jagung, Desa Rajabasa, Lampung Timur. Lokasi penemuan hanya berjarak sekitar tiga kilometer dari rumah korban.

    Desakan kepada Aparat Kepolisian

    Ketua PW Fatayat NU Lampung, Wirdayati, menyatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk meminta kejelasan perkembangan penyelidikan kasus Riyas kepada pihak kepolisian.

    “Sudah lima bulan berlalu, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian mengenai siapa pelaku pembunuhan ini. Padahal, sudah puluhan saksi diperiksa. Kami ingin mendengar langsung dari pihak kepolisian tentang perkembangan kasus ini,” ujar Wirdayati.

    Ia juga menegaskan bahwa Fatayat NU hanya mampu memberikan pendampingan dan dukungan moral kepada keluarga korban. Selain itu, doa bersama digelar sebagai upaya spiritual agar kasus ini segera terungkap.

    “Kami berharap, dengan doa bersama ini, ada kekuatan yang membantu pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini. Kami masih percaya bahwa Kapolda Lampung dan jajarannya mampu mengungkap pelaku pembunuhan ini,” tambahnya.

    Harapan Keluarga Korban

    Riyanto, kakak almarhumah Riyas, turut hadir dalam acara tersebut. Ia menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian adiknya dan berharap agar kasus ini segera terungkap.

    “Riyas adalah pribadi yang aktif, ramah, dan harmonis dengan keluarga. Kami sangat kehilangan. Saya mohon kepada pihak kepolisian agar sungguh-sungguh menuntaskan kasus ini demi keadilan bagi adik saya,” ucap Riyanto.

    Respons dari Kepolisian

    Aksi solidaritas ini diterima langsung oleh Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Ardiansyah Daulay, didampingi Dirintelkam Kombes Nowo Hadi Nugroho, Dirkrimum Kombes Pahala Simanjuntak, dan Kabid Humas Kombes Umi Fadilah.

    Dirkrimum Kombes Pahala Simanjuntak menjelaskan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan. Hingga saat ini, pihak kepolisian telah memeriksa 62 saksi, namun belum menemukan bukti yang cukup untuk mengidentifikasi pelaku.

    “Kami telah memeriksa rekaman CCTV di lokasi sekitar kejadian, tetapi aksesnya sangat terbatas. Salah satu rumah yang memiliki CCTV pun tidak merekam aktivitas mencurigakan. Namun, kami tidak akan menyerah untuk mengungkap kasus ini,” tegas Pahala.

    Ia juga meminta dukungan masyarakat agar memberikan informasi sekecil apa pun yang dapat membantu penyelidikan.

    “Kami sangat membutuhkan petunjuk tambahan. Kami mohon doa dan bantuan dari masyarakat agar kasus ini segera terungkap,” pungkasnya.

    Aksi solidaritas ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara masyarakat dan pihak berwenang dalam menuntaskan kasus-kasus kriminal yang belum terpecahkan. (LTN-NU Lampung/Rita Zaharah)

  • Rombongan FKUB Provinsi Lampung Diterima oleh Advisor Sheikhul Islam Office of Thailand

    Rombongan FKUB Provinsi Lampung Diterima oleh Advisor Sheikhul Islam Office of Thailand

    Bandar Lampung, MUI Lampung Digital

    Rombongan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Ketua FKUB, Prof. Dr. H. Muhammad Bahruddin, MA, diterima secara resmi oleh Advisor of Sheikhul Islam Office of Thailand, Asst. Prof. Dr. Witsarut Murad Lohwitee, di kantornya pada Selasa (3/12/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan benchmarking guna memperkuat wawasan dan praktik dalam menjaga kerukunan umat beragama.

    Asst. Prof. Dr. Witsarut Murad Lohwitee menyambut hangat kedatangan rombongan FKUB Lampung dan memberikan penjelasan tentang peran penting Sheikhul Islam Office. Ia mengatakan “We are tasked with advising the Royal Thai Government on Islamic religious affairs as well as issuing the halal logo which is an important reference for the Thai Muslim community (artinya : Kami bertugas memberikan nasihat kepada Pemerintahan Kerajaan Thailand terkait urusan keagamaan Islam serta menerbitkan logo halal yang menjadi acuan penting bagi masyarakat Muslim Thailand)”, jelasnya.

    Prof. Witsarut Murad, yang juga Director Islamic Studies and Arabic Language Department Faculty of Liberal Art of Rangsit University Muang-Ake Paholyothin Rd., Pathumthani 12000 Thailand tersebut menjelaskan (dalam bahasa Inggris) yang artinya bahwa Thailand saat ini memiliki penduduk sekitar 71,6 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya memeluk agama Buddha (sekitar 93-94% atau sekitar 66 juta orang). Selain itu, agama Islam menjadi agama terbesar kedua di Thailand, dengan jumlah penganut sekitar 5-6% dari populasi, yaitu antara 3,5 hingga 4 juta jiwa. Umat Muslim di Thailand sebagian besar tinggal di wilayah selatan, seperti provinsi Yala, Pattani, dan Narathiwat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Wilayah ini memiliki sejarah dan budaya yang berbeda dari wilayah lain di Thailand karena pengaruh Islam yang lebih kuat.

    Lebih lanjut Prof. Murad menjelaskan bahwa mayoritas penganut Buddha di Thailand mengikuti tradisi Theravada, yang merupakan bentuk Buddhisme yang mendalam berakar pada budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sementara itu, komunitas Muslim di Thailand sebagian besar mengikuti tradisi Sunni dan aktif dalam menjaga identitas keagamaan mereka meskipun menjadi kelompok minoritas. Informasi ini menunjukkan bagaimana keberagaman agama di Thailand dipertahankan dalam konteks budaya yang unik.

    Ketua FKUB Lampung, Prof. Dr. H. Muhammad Bahruddin MA menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk belajar dari pengalaman Thailand dalam merawat keberagaman. Dalam sesi Focus Group Discussion (FGD), Koordinator Bidang Pemberdayaan FKUB Provinsi Lampung yang juga Ketua MUI (Indonesia Council of Ulama) Provinsi Lampung H. Suryani M. Nur memaparkan (dalam bahasa Inggris) tentang sejarah berdirinya FKUB berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

    Selain itu juga Suryani menyampaikan tentang Peran FKUB sebagai wadah berkumpulnya Tokoh lintas agama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan dalam keberagaman (Unity and Harmony in Diversity). Ia juga menjelaskan elemen-elemen organisasi/lembaga agama yang tergabung dalam FKUB yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Keuskupan, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI).

    Prof. Dr. H. Idrus Ruslan, M.Ag. pengurus FKUB sekaligus Wakil Rektor III UIN Raden Intan Lampung, mengutarakan keinginan untuk menjalin kerja sama antara UIN Raden Intan Lampung dan Sheikhul Islam Office of Thailand. “Kami berharap dapat memberikan beasiswa kepada pelajar Thailand untuk melanjutkan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung sebagai bagian dari kolaborasi akademik,” ujarnya. Selain itu, Prof. Dr. H. Afif Anshori, M.Ag., dan Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I., menyoroti perkembangan dakwah Islam di Thailand serta peran Pemerintah Thailand dalam mendukung kegiatan keagamaan dan menjaga harmoni di tengah keberagaman.

    Kunjungan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan plakat FKUB kepada Asst. Prof. Dr. Witsarut Murad Lohwitee sebagai simbol persahabatan dan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan. “Kami berharap kunjungan ini dapat memperkuat hubungan bilateral, khususnya dalam bidang keagamaan dan pendidikan,” tutup Prof. Bahruddin. ( Rita Zaharah)

  • LPH UIN Raden Intan Lampung Gelar Rapat Panitia Persiapan Launching Laboratorium Halal

    LPH UIN Raden Intan Lampung Gelar Rapat Panitia Persiapan Launching Laboratorium Halal

    Bandar Lampung, MUI Lampung Digital

    Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung menggelar rapat panitia untuk mempersiapkan launching Laboratorium Halal UIN Raden Intan Lampung yang dijadwalkan pada 18 Desember 2024 mendatang. Acara ini diharapkan menjadi momen bersejarah yang semakin memperkuat komitmen UIN Raden Intan Lampung dalam menghadirkan layanan sertifikasi halal yang terpercaya dan berkualitas.

    Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan Jamaluddin Z, Ph.D., akan secara resmi meresmikan Laboratorium Halal ini, sebagai wujud dukungan kampus terhadap pentingnya pemenuhan standar halal di Indonesia.

    Muhamad Bisri Mustofa, S.Kom.I., M.Kom.I, selaku Ketua Pelaksana launching Laboratorium Halal UIN Raden Intan Lampung, menyatakan bahwa laboratorium ini adalah hasil dari kolaborasi dan kerja keras berbagai pihak. “Kami sangat antusias untuk segera meluncurkan fasilitas ini. Laboratorium Halal ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait produk halal di Indonesia. Selain itu, keberadaan laboratorium ini akan memperkuat posisi UIN Raden Intan Lampung sebagai pusat studi halal terkemuka. Berbagai persiapan telah kami lakukan untuk menyukseskan acara ini,” ujar Bisri Mustofa.

    Fraulein Intan Suri, M.Si., selaku Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Raden Intan Lampung, menjelaskan bahwa laboratorium ini akan menjadi pusat penelitian dan pengujian bagi produk-produk yang memerlukan sertifikasi halal. “Dengan hadirnya Laboratorium Halal ini, kami berharap dapat memberikan dukungan yang signifikan kepada lembaga dan perusahaan yang membutuhkan layanan pemeriksaan halal yang akurat dan terpercaya. Ini juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem halal di Lampung dan Indonesia,” jelas Intan Suri.

    Sementara itu, Dr. Edi Susilo, M.H.I., Kepala Pusat Kajian dan Layanan Halal LP2M UIN Raden Intan Lampung, mengungkapkan rasa syukur karena UIN Raden Intan Lampung menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) kedua yang memiliki laboratorium halal. “Kami sangat bersyukur karena UIN Raden Intan Lampung menjadi yang kedua setelah UIN Sunan Gunung Djati yang memiliki Laboratorium Halal. Prestasi ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi kami, tetapi juga memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan dan sektor layanan halal di Indonesia,” ujar Edi Susilo.

    Laboratorium Halal UIN Raden Intan Lampung diharapkan mampu memberikan dampak positif, tidak hanya untuk dunia akademik, tetapi juga bagi industri dan masyarakat yang semakin menyadari pentingnya produk halal. Launching ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah dalam memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar halal yang tinggi.

    Acara launching yang akan digelar pada 18 Desember 2024 mendatang direncanakan akan dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kementerian Agama Provinsi Lampung, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, serta sektor industri halal, untuk memberikan dukungan terhadap inisiatif ini. (Rita Zaharah)