Bandar Lampung: Saat melakukan silaturahmi dengan Kapolda Baru Provinsi Lampung, Irjen.Pol. Suroso dikantornya, (11/10/17), Ketua Umum MUI Lampung KH Khairuddin Tahmid menyampaikan berbagai progres kegiatan yang telah dilakukan MUI terutama terkait penyebarluasan paham Islam ramah melalui media baik offline maupun online.
“Saat ini kontra narasi untuk menangkal paham keras anti toleran dan radikal sangat penting dilakukan melalui media. Karena media sangat efektif dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi pola pikir masyarakat,” katanya setelah pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam lebih tersebut didampingi Sekretaris Umum Drs. KH. Basyarudin Maisir dan sejumlah Pengurus MUI Lampung lainnya seperti Hi. Suryani M Nur, Hi. Narso, dan Nurdin Hasboena.
Pihaknya juga berharap langkah MUI ini mendapatkan dukungan maksimal dari Kepolisian Daerah Lampung yang memang selama ini hubungan kedua lembaga tersebut sudah saling bersinergi dengan baik dan diharapkan untuk terus ditingkatkan.
Sementara itu Kapolda Lampung yang dilantik oleh Kapolri pada 5 September 2017 lalu menyatakan kesiapan lembaganya dalam bersinergi untuk membangun perilaku masyarakat dengan pendekatan agama dan menjaga akhlak bangsa.
Terkait kondisi di Lampung Kapolda yang ternyata pernah menjabat sebagai Direktur Intelkam Polda Lampung periode 2009-2010 menyatakan bahwa Ia telah memahami banyak hal tentang situasi dan kondisi daerah Sang Bumi Ruwa Jurai.
Terkait kondisi pelanggaran hukum di Provinsi Lampung, Irjen Pol Suroso yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Politik Baintelkam Polri, dan sebagai Tim Asistensi dan Pengawasan Pilkada Serentak 2017 menilai bahwa mayoritas tindakan tersebut di sebabkan karena kesenjangan ekonomi.
“Selama ini program pemerintah baik pusat maupun daerah terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah-daerah belum berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga pelaku pelanggaran hukum dikalangan masyarakat bawah masih marak,” ujar Kapolda.
Sementara untuk menekan angka kriminal di Lampung, Kapolda akan menggandeng pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta instansi terkait untuk bersama-sama turun ke masyarakat di daerah yang rawan pelanggaran hukum untuk memberikan program solutif yang konkrit dan terukur dalam memberdayakan mereka terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Muhammad Faizin).
