Tag: MUI Pusat

  • MUI Lampung Siap Sambut Tim Monev MUI Pusat

    MUI Lampung Siap Sambut Tim Monev MUI Pusat

    Bandar Lampung MUI Lampung Digital

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung akan mendapat kunjungan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan oleh MUI Pusat pada 11-12 September 2024. Tim Monev dari MUI Pusat yang terdiri dari Dr. KH. Jeje Zaenuddin, M.Ag., Hj. Badriyah Fayumi, Lc., M.A., dan Drs. H. Ahmad Baidun M.Si. akan melakukan penilaian terhadap pengelolaan organisasi MUI di tingkat provinsi. 

    Ketua MUI Lampung, KH. Suryani M Nur mengungkapkan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut kedatangan tim Monev. “Kami telah menyiapkan berbagai aspek internal untuk memastikan bahwa proses Monev berjalan dengan lancar dan efektif,” ujarnya.

    Monev ini merupakan bagian dari upaya sistematis MUI Pusat untuk menstandarkan pengelolaan organisasi MUI di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data terkait pengelolaan MUI di provinsi-provinsi, serta untuk memetakan kondisi dan perkembangan MUI di tingkat kabupaten dan kota. 

    Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong dan mendukung peningkatan kualitas serta kondisi MUI di masing-masing provinsi. Ini merupakan langkah awal dari fase keberangkatan tim Monev ke berbagai provinsi, sebagai bagian dari program evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi organisasi MUI di seluruh Indonesia. (Rita Zaharah)

  • MUI TUBA Gelar Rapat Kerja Daerah

    MUI TUBA Gelar Rapat Kerja Daerah

    Bandar Lampung MUI Lampung Online

    Majelis Ulama Indonesia (MUI)Mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) acara berlangsung di Aula Hotel Nusantara Syari’ah Bandar Lampung yang turut dihadiri oleh PJ Bupati Tulang Bawang Ferli Yuledi, Sp., MM., MT Pengurus (MUI) majelis ulama Indonesia pengurus Kabupaten & pengurus (MUI) majelis ulama Indonesia sebanyak 15 Kecamatan se kabupaten TULANG BAWANG berserta para Tamu undangan Asisten bidang pemerintahan. Kabag kesra. Kepala kantor Kesbangpol atau yg mewakili & kepala kemenag tulang bawang atau yang mewakili.

    Rakerda tersebut mengusung Tema “Menyongsong Sukses Sambut Barokah untuk Sai Bumi Nengah Nyappur” Tema ini sekaligus Tindak lanjut hasil Edaran Pusat untuk menjaga netralitas untuk menyambut Pilkada serentak Tahun 2024

    Ketua (MUI) kabupaten Tulang Bawang H. Yantori Yurni S.H dalam Laporannya mengungkapkan kegiatan Ini dilaksanakan untuk Menjalin silaturahmi antar Pengurus (MUI)Majelis ulama Indonesia kabupaten tulang bawang,sekaligus tindak lanjut Edaran (MUI) Pusat untuk menjaga Netralitas dalam rangka menyambut Pilkada serentak yg (27/11/2024) mendatang.

    “Saya berharap kepada Seluruh Pengurus( MUI) Majelis ulama Indonesia kabupaten Tulang Bawang untuk menjaga Netralitas & Independen bersama Demi menyongsong Pilkada yang aman damai”acara tersebut seluruh pengurus (MUI) majelis ulama Indonesia kabupaten tulang bawang buya sapaan akrab nya, Beliau mengucapkan terimakasih atas kehadiran PJ Bupati Tulang Bawang berserta Pengurus MUI dapat menyempatkan hadir acara RAKERDA pada hari ini.Sabtu (07/09/2024)Tutup Ketua (MUI) kabupaten Tulang Bawang.

    Kegiatan Rakerda dilanjutkan dengan Sambutan PJ Bupati Tulang Bawang sekaligus membuka kegiatan Rakerda

    PJ Bupati Tulang Bawang Ferli Yuledi, Sp., MM., MT dalam sambutannya mengungkapkan sangat mengapresiasi atas kegiatan Rakerda MUI
    Dan berharap dapat bersinergi Bagi masyarakat Tulang Bawang dan kami akan Program yang diselenggarakan oleh MUI Tulang Bawang

    Peran MUI sangatlah penting dalam menjaga peran Integritas dan moyalitas masyarakat Kabupaten Tulang Bawang saat berlangsung tahapan Pilkada serentak Tahun 2024.

    Acara tersebut juga seluruh pengurus (MUI) Majelis ulama Indonesia kabupaten tulang Bawang Mendeklarasikan, Berkaitan pilkada tahun 2024.kami seluruh pengurus (MUI) kabupaten Tulang Bawang bersikap independen tidak memberikan dukungan baik langsung ataupun tidak langsung serta tidak berpihak kepada partai politik peserta pilkada calon kepala daerah atau wakil Kepala daerah.

    Masih dengan sambutan PJ. Bupati Tulang Bawang,Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan Rakerda MUI Kabupaten Tulang Bawang secara resmi saya buka. (Ahmad Sanusi/Rita Zaharah)

  • Ukhuwah: Ciri dan Tantangan dalam Konteks Berbangsa dan Beragama

    Ukhuwah: Ciri dan Tantangan dalam Konteks Berbangsa dan Beragama

    Pringsewu MUI Lampung Digital

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, H. Suryani M. Nur, mengingatkan pentingnya ukhuwah dalam konteks berbangsa dan beragama. Ukhuwah pada mulanya berarti persamaan dan keserasian dalam banyak hal. Persamaan ini tidak hanya terbatas pada keturunan, namun juga mencakup persusuan, suku, agama, hingga profesi dan perasaan.

    “Dalam masyarakat yang beragam, terutama di Indonesia, ukhuwah harus terus dijaga meskipun terdapat perbedaan agama. Persaudaraan ini penting untuk memelihara kesatuan dan keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk,” ujarnyanya dalam acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan MUI Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu yang digelar di Hotel Urban, Sabtu (7/9/2024).

    Ia menjelaskan bahwa ukhuwah dalam Islam memiliki makna yang dalam, yaitu persaudaraan yang didasari oleh iman dan taqwa. Persaudaraan ini tidak hanya mempererat hubungan antarumat beragama tetapi juga memperkuat semangat kebangsaan.

    Semangat kebangsaan lanjutnya adalah fondasi yang penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara, dan ukhuwah dapat memperkuatnya dengan menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung.

    “Prinsip ukhuwah mengajarkan kita untuk saling memahami, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sangat relevan dalam konteks kebangsaan, di mana keragaman harus dilihat sebagai kekayaan, bukan sebagai pemicu perpecahan,” jelas yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung ini.

    Suryani pun menguraikan beberapa ciri mendasar dari ukhuwah masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah egalitarianisme atau hak setara bagi seluruh warga negara, penghargaan berdasarkan prestasi, partisipasi aktif masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah.

    “Ciri-ciri ini harus menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga persatuan dan menciptakan keharmonisan,” tambahnya.

    Namun, ia juga mengingatkan bahwa merajut ukhuwah dalam konteks berbangsa dan beragama tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti stereotip yang berpotensi memicu prasangka negatif terhadap kelompok tertentu, berita palsu (hoaks) yang bisa memecah belah masyarakat, serta kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik.

    “Untuk menghadapi tantangan ini, kita harus selalu waspada dan bijak dalam menyaring informasi, serta berupaya untuk mengurangi ketimpangan sosial. Kolaborasi dalam proyek-proyek sosial dan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan juga sangat penting,” tegas Suryani.

    Ia berharap bahwa dengan memahami dan menghargai keragaman, menjaga komunikasi yang baik, serta mengedepankan kepentingan bersama, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga.

    “Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk menciptakan masyarakat yang saling mendukung dan berkomitmen terhadap kemajuan negara,” tutupnya. ( Muhammad Faizin)

  • MUI Tegaskan Independen dan Tidak Dukung-Mendukung pada Pilkada Serentak 2024

    MUI Tegaskan Independen dan Tidak Dukung-Mendukung pada Pilkada Serentak 2024

    Jakarta MUI Lampung Digital

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui surat edaran resminya menegaskan sikap independen dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November 2024 di seluruh Indonesia. Dalam surat bernomor A-3564/DP-MUI/VIII/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, MUI menyatakan bahwa MUI tidak akan memberikan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada partai politik peserta pilkada, calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah.

    Ketua Umum MUI, K.H. M. Anwar Iskandar, menjelaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan komitmen MUI untuk menjaga nilai-nilai demokrasi yang bersih, adil, dan jujur. “MUI sebagai organisasi ulama tetap akan bersikap independen dan tidak berpihak dalam proses politik ini,” tegasnya dalam surat yang ditandatangani pada 30 Agustus 2024 ini.

    Lebih lanjut, MUI juga menginstruksikan kepada seluruh pengurus di berbagai tingkatan untuk tidak terlibat dalam kampanye politik atau menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon kepala daerah. Pengurus MUI yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah diwajibkan untuk nonaktif dari jabatannya di MUI selama proses kampanye berlangsung hingga penetapan hasil final Pilkada 2024.

    MUI juga melarang penggunaan atribut organisasi dalam kegiatan politik selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Meskipun demikian, para pengurus MUI tetap diimbau untuk aktif memberikan edukasi politik yang mencerahkan, dengan tetap menjaga independensi serta berpedoman pada keputusan dan fatwa MUI.

    Surat edaran ini diharapkan menjadi panduan bagi seluruh pengurus MUI di tingkat pusat hingga daerah dalam menjaga netralitas organisasi di tengah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, sekaligus mendukung terciptanya proses demokrasi yang damai dan berintegritas.

    Berikut beberapa kebijakan MUI tentang Pilkada 2024 yang diakses MUI Lampung Online:

    1. Organisasi MUI bersifat independen dan tidak memberikan dukungan, baik langsung atau tidak langsung, serta tidak berpihak kepada partai politik peserta pilkada, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, serta tim sukses/pemenangan/kampanye.

    2. Pengurus MUI di semua tingkatan yang menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah atau menjadi tim sukses/pemenangan/kampanye, diwajibkan berperilaku akhlakul karimah, uswatun hasanah, bersih, dan jujur.

    3. Pengurus MUI di semua tingkatan yang menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah atau menjadi tim sukses/pemenangan diwajibkan nonaktif sejak penetapan sebagai pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah serta selama masa kampanye sampai waktu/tanggal penetapan hasil final Pilkada 2024.

    4. Pengurus MUI di semua tingkatan harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang damai, demokratis, bersih, adil, dan jujur.

    5. Pengurus MUI di semua tingkatan dilarang mempergunakan atribut MUI atau bentuk lain yang dimaknai berkaitan dengan organisasi MUI dalam kegiatan selama penyelenggaraan Pilkada 2024.

    6. Pengurus MUI di semua tingkatan aktif memberikan pencerahan dan edukasi tentang politik keumatan dan kebangsaan dengan tetap menjaga independensi dan berpedoman pada keputusan dan fatwa MUI. (Muhammad Faizin)

  • Kolaborasi Strategis untuk Perangi Narkoba: BNN Lampung dan Ganas Annar MUI Lampung Bergandengan Tangan

    Kolaborasi Strategis untuk Perangi Narkoba: BNN Lampung dan Ganas Annar MUI Lampung Bergandengan Tangan

    Bandar Lampung MUI Lampung Digital

    Dalam langkah terobosan menuju pemberantasan narkoba, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, Brigjen Pol Budi Wibowo SH, SIK., MH, menerima kunjungan dari pengurus Ganas Annar MUI Provinsi Lampung dan LBH Ganas Lampung di kantor BNN pada Kamis, 29 Agustus 2024. Pertemuan ini menandai awal dari sinergi baru yang diharapkan akan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan narkoba di provinsi ini, Kamis (29/08/2024)

    Brigjen Pol Budi Wibowo memberikan sambutan hangat dan apresiasi tinggi kepada Ganas Annar dan LBH Ganas Annar. “Kami sangat menyambut baik kehadiran Ganas Annar sebagai mitra strategis. Sinergi ini akan memperkuat kinerja BNN dan kami siap untuk saling mendukung,” ungkap Budi.

    Dalam pembicaraan tersebut, Budi menekankan pentingnya sinkronisasi sumber daya manusia (SDM) antara BNN dan Ganas Annar. “Penting bagi kita untuk menyamakan kompetensi SDM yang dimiliki oleh kedua belah pihak agar program-program yang dijalankan bisa saling melengkapi dan memberikan hasil yang terukur,” jelasnya. Budi menambahkan bahwa kolaborasi ini juga bertujuan untuk memperjelas pemahaman audiens dan mencapai outcome yang lebih terarah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

    Sebagai bagian dari kerjasama, Budi memastikan bahwa BNN akan memberikan dukungan penuh terhadap penyuluhan yang dilakukan oleh Ganas Annar. “Kami akan memfasilitasi dan berbagi tugas dalam sosialisasi serta penyuluhan narkoba,” tegasnya.

    Hadir dalam pertemuan tersebut dari pihak Ganas Annar MUI Lampung adalah Sekretaris Ganas Annar, Donal Andrias SH MH CME, Bendahara Ganas Annar, Vandan Wiliyanti, serta Ketua LBH Ganas Annar MUI Lampung, Indra Jaya SH MH CIL CME, yang didampingi oleh Faizal Afrianto SH dan pengurus lainnya.

    Sekretaris Ganas Annar, Donal Andrias, MH mengungkapkan fokus utama mereka dalam kolaborasi ini. “Kami akan fokus pada dua hal utama: penyuluhan dan pendampingan terhadap korban narkoba. Penyuluhan telah berjalan dengan baik, dan melalui LBH Ganas Annar, kami juga memberikan pendampingan bagi korban penyalahgunaan narkoba,” ujar Donal.

    Ketua LBH Ganas Annar, Indra Jaya, MH menambahkan bahwa mereka juga siap untuk menangani laporan korban narkoba dengan cepat. “Jika ada laporan korban narkoba, kami minta untuk segera berkoordinasi dengan BNN, tentunya dengan mematuhi regulasi yang berlaku,” tutup Indra.

    Kedua belah pihak berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan narkoba di Provinsi Lampung, dan menjadi contoh bagi kerjasama serupa di daerah lain. (Rita Zaharah)

  • Dinamika Larangan Paskibra Pakai Jilbab, Ketua Umum MUI Lampung: Jangan Sampai Terjadi di Lampung

    Dinamika Larangan Paskibra Pakai Jilbab, Ketua Umum MUI Lampung: Jangan Sampai Terjadi di Lampung

    Bandar Lampung MUI Lampung Digital

    Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung, Prof Dr. KH. Moh Mukri, M.Ag ikut menyoroti pelarangan memakai jilbab kepada 18 anggota Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas dalam Upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    “Jujur, sangat sangat disayangkan jika itu benar terjadi. Janganlah benturkan antara masalah nasionalisme dengan paham keagamaan,” kata Prof. Mukri, Rabu (14/8/2024).

    Prof. Mukri yang juga Ketua PBNU ini menjelaskan bahwa masalah memakai jilbab selain merupakan paham agama, juga merupakan tradisi umum khususnya di Indonesia yang masyarakatnya menganut agama Islam.

    “Kebijakan tidak boleh pakai jilbab itu harus segara ditinjau dan dievaluasi sebab sangat kontraproduktif, kenapa mesti lepas jilbab. Ini sangat melukai, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim,” jelasnya.

    Dia menambahkan bahwa apa yang disampaikannya, tersebut mewakili suara masyarakat Indonesia yang di ketahui mayoritas merupakan muslim dan dia berharap kejadian seperti di IKN tidak terjadi di Provinsi Lampung.

    Saya harap hal seperti ini tidak usah terjadi di Lampung. Lampung masyarakatnya mayoritas muslim, ragam agama, suku dan adat. Jangan sampai muncul ada larangan tidak boleh pakai jilbab atau kerudung,” ujarnya. (Rls)

  • Pj. Gubernur Samsudin Buka Silaturahmi Alim Ulama dan Penguatan Da’i Wasathiyah MUI Lampung

    Pj. Gubernur Samsudin Buka Silaturahmi Alim Ulama dan Penguatan Da’i Wasathiyah MUI Lampung

    Bandar Lampung MUI Lampung Digital

    Pj. Gubernur Lampung Samsudin membuka Silaturahmi Alim Ulama dan Penguatan Da’i Wasathiyah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Novotel Bandarlampung, Sabtu (10/8/2024) malam.

    Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Samsudin mengajak para ulama, jajaran Forkopimda, para tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung dan seluruh stakeholder mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Provinsi Lampung yang aman dan damai, serta membawa manfaat bagi masyarakat.

    “Melalui silaturahmi ini, kita dapat semakin mempererat tali persaudaraan dan sinergi antara pemerintah dan ulama. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak, kita dapat memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan aman, adil, dan damai, serta membawa manfaat bagi masyarakat dan negara,” ujar Samsudin, dalam acara yang bertajuk “Bersama Ulama, Lampung Damai” tersebut.

    Samsudin mengatakan peran ulama sangatlah penting dengan kebijaksanaan dan pengaruhnya. Sebab dapat memandu umat menjaga persatuan, menghindari konflik, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

    Menurutnya, hal ini dibuktikan pada saat Pilpres dan Pileg 2024 beberapa waktu lalu, dimana situasi di Lampung sangat stabil dan damai.

    “Itu sudah dibuktikan dalam Pilpres dan Pileg 2024 yang lalu. Sekarang yang akan kita hadapi adalah Pilkada, saya yakin peran ulama dan tokoh agama disini juga akan menjaga stabilitas pelaksanaan ini dengan damai, harmonis dan berjalan dengan baik,” katanya.

    Melalui kesempatan itu, Samsudin menyambut baik kegiatan ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk memperteguh ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah menjelang Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.

    “Ini adalah momen penting dalam proses demokrasi kita, yang tidak hanya bertujuan memilih pemimpin, tetapi juga merupakan cerminan dari stabilitas politik dan sosial masyarakat. Semoga silaturahmi ini memperkuat komitmen kita untuk menjaga Lampung sebagai daerah yang damai, harmonis, dan penuh berkah,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum MUI Provinsi Lampung Mohammad Mukri mengatakan silaturahmi ini sebagai bentuk kepedulian MUI untuk bersama-sama menyampaikan islam yang rahmatan lil alamin, sejuk dan memotivasi dalam menghadapi Pilkada 2024 di Provinsi Lampung.

    Menurut Mukri, bersama FKUB untuk menyampaikan pesan damai, sejuk dan toleran kepada masyarakat.

    “Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat toleran, bhinneka tunggal ika. Insha Allah di Lampung ini aman, nyaman, damai dan sentosa maka ini juga akan menginsipirasi provinsi-provinsi yang lain karena di Lampung masyarakatnya sangat beragam, agamanya beragam, sukunya beragam dan lainnya,” ujar Mukri.

    Dalam acara ini, turut hadir Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh, Anggota Forkopimda, dan KaKanwil Kemenag Lampung Puji Raharjo.

    Selanjutnya, hadir pula Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Maidawati Retnoningsih Samsudin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan, dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung serta Rektor Perguruan Tinggi. (Rita Zaharah)

  • MUI Bakal Gelar Silaturahmi Alim Ulama untuk Lampung Damai Jelang Pilkada 2024

    MUI Bakal Gelar Silaturahmi Alim Ulama untuk Lampung Damai Jelang Pilkada 2024

    Bandar Lampung MUI Lampung Digital

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung akan menggelar Silaturahmi Alim Ulama untuk memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sai Bumi Ruwa Jurai berjalan dengan aman dan damai.

    Kegiatan ini akan dihadiri oleh Ketua MUI Pusat Prof. KH Asrorun Niam dan Pj Gubernur, Kapolda, Kajati, Kakawil Kementerian Agama Provinsi Lampung.

    “Semua ikhtiar harus dilakukan seluruh elemen masyarakat agar pesta demokrasi memilih gubernur dan bupati ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan damai,” kata Ketua Umum MUI Provinsi Lampung Prof. KH Moh. Mukri, Senin (5/8/2024) di Bandarlampung.

    Prof Mukri mengingatkan bahwa Pilkada merupakan bagian dari proses demokratis yang menjadi wasilah terpilihnya para pemimpin. Sehingga masyarakat tidak boleh tercerai-berai karena hanya beda pilihan.

    “Sekeras apapun Pilkada, itu merupakan washilah (perantara) untuk terwujudnya kesepakatan bersama. Pilkada bukan ghayah (tujuan utama),” ungkapnya.

    “Pilihan beda dalam Pilkada adalah sebuah keniscayaan. Pilihan beda sudah biasa. Dukung siapa silakan. Jangan sampai proses pelaksanaan yang sudah dirancang dengan baik dan bagus berantakan apalagi memunculkan perpecahan,” kata Ketua PBNU ini.

    Sementara ulama dalam Pilkada ini harus mampu memiliki positioning yang tepat. Hal ini dilakukan dengan menyamakan frekuensi sesama ulama untuk memberi pencerahan dan penyejuk bagi dinamika yang terjadi dalam ajang kontestasi ini.

    “Ulama harus tahu dan peka pada dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan menjadi bagian dari solusi,” ajaknya.

    Untuk menyatukan frekuensi ulama di Lampung inilah, MUI menggelar kegiatan silaturahmi yang akan menghadirkan berbagai unsur ulama dan cendikiawan di Lampung

    Ketua Pelaksana Silaturahmi Alim-Ulama MUI Provinsi Lampung KH Suryani M Nur mengatakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada 10-11 Agustus 2024 di Bandarlampung. Kegiatan ini akan dihadiri oleh Pengurus MUI Lampung dan Ketua serta Sekretaris MUI Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

    “Kita juga akan menghadirkan ketua-ketua ormas, rektor perguruan tinggi, dan pengasuh pesantren di Lampung,” jelasnya.

    Dalam kegiatan tersebut juga akan dipaparkan kebijakan organisasi dan lembaga mulai dari MUI Pusat, MUI Lampung, Pemprov, Polda, Kajati, dan Kementerian Agama tentang Pilkada. (Muhammad Faizin)

  • Konsistensi NU dan Muhammadiyah Dukung Perjuangan Palestina tak Goyah

    Konsistensi NU dan Muhammadiyah Dukung Perjuangan Palestina tak Goyah

    Jakarta MUI Lampung Digital
    Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, mempunyai komitmen yang sama untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan ini bahkan sekokoh dengan sejarah kedua ormas Islam tersebut.
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrurrozi Burhan menyampaikan NU tetap konsisten membela kemerdekaan Palestina. Tak hanya baru-baru ini, bahkan dia menyebut sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, NU telah menyatakan sikap pembelaan tersebut.
    Hal ini disampaikannya dalam Forum Ukhuwah Islamiyah dengan tajuk “Ukhuwah Islamiyah dalam Polemik Afiliasi Israel”. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta, Rabu (31/7/2024) lalu.
    “Konsistensi NU membela Palestina bukan sejak kemarin sore, tapi sudah dimulai dari sebelum kemerdekaan bangsa ini. Buktinya dapat dilihat dari kliping majalah di Museum NU yang memuat fatwa Kiai Hasyim Asy’ari pada majalah berita Nahdlatul Ulama edisi 22 tahun ke-7, 15 september 1938,” terang Kiai Ahmad.
    Sikap yang ditunjukkan NU tersebut, kala itu belum dilakukan oleh ormas-ormas lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dia sangat menyayangkan menyebarnya narasi underestimate yang menyebut NU merupakan pendukung Israel. Narasi yang mengarah pada tuduhan ini disebabkan dengan kepergian 5 orang Nahdliyin ke Israel beberapa waktu lalu.
    “Ada tokoh yang terang-terangan yang bilang ini hikmah 5 pemuda yang berangkat ke NU agar masyarakat tahu ada ormas yang abal-abal. Di sini juga NU dituduh sebagai pendukung Israel, padahal sebelum ormas-ormas lain memberikan dukungan pada Palestina, kami sudah terlebih dahulu menyatakan sikap,” tegasnya.
    Ketua PBNU juga mengimbau jangan sampai masyarakat terbawa akan narasi buruk dan bersifat adu domba tersebut. Dia menyampaikan persatuan dan persaudaraan dengan saling komitmen mendukung Palestina harus dijaga bersama.
    Langkah konkret lain yang dilakukan PBNU dalam barisan pembela Palestina adalah dengan mengeluarkan larangan untuk bekerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terafiliasi oleh Israel. Sebab, umum diketahui bahwa beberapa kerja sama Israel dengan banyak negara adalah melalui tangan ketiga yaitu LSM dari Amerika Serikat.
    “Jadi sebetulnya banyak LSM dan ormas Islam di Indonesia ini banyak yang bekerja Israel tapi lewat Amerika. Hal ini justru telah menjadi perhatian NU sejak bulan September 2021 dengan keluarnya larangan resmi bekerja sama tadi,” kata dia.
    Di kegiatan yang sama, Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah, Imam Addaruqutni, menyebut dukungan dunia terhadap warga Palestina belakangan kian besar. Dia menyebut hal tersebut sebagai solidaritas global.
    Termasuk di dalamnya, kata dia, tampak dari rumusan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 tahun 2024 yang memiliki spirit solidaritas kemerdekaan umat Islam.
    “Jadi semangat pada fatwa ini adalah pro pada againts humanity jadi pro pada perlawanan anti kemanisiaan,” katanya.
    Dalam forum tersebut dia menyampaikan, bahwa Israel saat ini sudah mengalami apa yang disebut dengan diaspora. Pemaknaannya tidak lagi Israel dalam konteks teologis, tetapi pemaknaan yang politis.
    Jadi dalam konteks ini, lanjutnya, Israel yang menjajah Plestina saat ini bukanlah Bani Israel sebagimana disebutkan dalam Alquran. Israel saat ini adalah suatu rumusan politik sebagai suatu kelompok zionis.
    “Jadi Israel terjadi diaspora dan itu benar. Jadi kembali ke situ, lewat suatu rumusan politik yang kemudia ini tidak bisa disebut lagi sebagai Isreal dalam pengertian teologis, tetapi berkaitan dengan politik,” ucapnya.
    Jadi, menurut dia, perlawanan yang telah diberikan oleh bangsa-bangsa di dunia merupakan solidaritas global yang selayaknya terus ditingkatkan.
    Dia menjelaskan bahwa antara Israel dan Israel adalah beda. Israel yang saat ini melakukan kekejaman-kekejaman kemanusiaan itu adalah adalah suatu gerakan dan identitas politik.
    “Sebenarnya, memang ada suatu tanah yang diwariskan kepada bani Israel tapi bukan untuk melakukan kekejaman, tetapi untuk melakukan kebaikan, tetapi mereka mengingkari juga,” kata Imam menjelaskan.
    Pidato ini disampaikan langsung dalam kegiatan Forum Ukhuwah Islamiyah yang digelar Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan ini melibatkan para pimpinan berbagai organisasi kegamaan di Indonesia. (Rozi/ Isyatami Aulia, ed: Nashih)