Category: Breaking News

Metro: Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim membuka Focus Group Discussion (FGD) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Kerja Kepala Madrasah (MKKM) se-Provinsi Lampung, di Aula Gedung Serbaguna IAIN Kota Metro, Senin (06/06/2022).

FGD dihadiri Walikota Metro dr. Hi. Wahdi, Sp.OG, Wakil Bupati Lampung Tengah dr. H. Ardito Wijaya, serta Kepala Kantor Kemenag Provinsi Lampung, Puji Raharjo, S.Ag, S.S, M.Hum.

Dalam sambutannya, Wagub Chusnunia mengucapkan terimakasih kepada IAIN Kota Metro atas undangan yang diberikan pada kegiatan FGD MKKS-MKKM Se-Provinsi Lampung dengan Tema Peneguhan Moderasi Beragama Dalam Sinergi Melawan Radikalisme & Terorisme untuk Menjaga NKRI.

“Kita patut mendukung agenda yang memiliki niat luhur ini, sebagaimana amanat negara bahwa moderasi beragama merupakan langkah strategis dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme,” ujar Chusnunia.

Berbicara soal radikalisme dan terorisme, lanjut Chusnunia, merupakan hal yang sangat penting. Asal muasal ekstrimisme adalah pemahaman yang kurang lengkap dalam pengetahuan beragama hingga dapat menimbulkan benih-benih radikalisme dan terorisme.

Oleh karena itu, berwawasan luas merupakan dasar yang penting dalam konteks beragama hingga dapat mencegah pemahaman-pemahaman yang keliru tentang kehidupan beragama.

Chusnunia juga mengatakan bahwa tenaga pendidik memiliki peran penting menanamkan mindset yang benar kepada generasi muda, dari tingkat yang paling bawah hingga pendidikan perguruan tinggi.

“Kegiatan ini memiliki hal penting untuk menjadi penentu masa depan anak-anak kita. Kepada para mahasiswa, teruslah berjuang beregerak untuk persatuan. Bentengi diri dari hal-hal radikalisme dan ekstrimisme, untuk masa depan yang lebih baik,” ujar Wagub. (Rita Zaharah)

Bandar Lampung: Gubernur Lampung Arinal Djunaidi minta para penyelenggara pelayanan memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih baru, lebih murah dan lebih sederhana.

Hal tersebut disampaikan Assisten Adminitrasi Umum Pemerintah Provinsi Lampung Minhairin saat mewakili Gubernur dalam acara Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 di Ballroom Hotel Emersia, Senin (6/6/2022).

Menurutnya, semakin tebuka luasnya akses informasi dan semakin baiknya tingkat pendidikan, masyarakat saat ini semakin cerdas dan semakin sadar akan hak dan kewajibannya.

“Masyarakat tidak hanya mengharapkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan namun mampu memperoleh kebahagiaan atas layanan yang didapatkan,” ujarnya.

Minhairin juga mengatakan Gubernur Arinal berpesan kunci sukses penyelenggaraan pemerintahan yang baik terletak pada bagaimana para birokrat mengelola penyelenggaraan pemerintahan pada praktek menajemen yang dilaksanakan oleh para penyelenggara pemerintahan.

Ia juga menambahkan hal tersebut dapat tercapai dengan menerepkan dan mengutamakan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Peningkatan pelayanan publik merupakan outcome pelaksanaan reformasi birokrasi dengan standar pelayanan yang baik diharapkan dapat mendorong percepatan terwujudnya good governance untuk mengingkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik,” lanjutnya.

Seperti yang diketahui, pada akhir tahun 2021 yang lalu Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.

Tujuan dari penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik adalah untuk mengingtegrasikan pelayanan guna meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan, keamanan pelayanan dan untuk meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

Minhairin mengatakan Gubernur Arinal berharap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan adanya evaluasi ini akan meningkatkan kualitas kinerja penyelenggara pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dam memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.(Rita Zaharah

Bandar Lampung: Salah satu Agenda Kolaborasi Webinar Nasional Law Debate Community (LDC) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Raden Intan Lampung dan Komunitas Mata Pena (FSH) UIN Raden Intan Lampung yang dilaksanakan pada Minggu (05/6/2022) dengan mengangkat tajuk “Gen Z Thinking I Menilik LGBT Melalui Perspektif Hukum, Psikologi, Agama, dan Seksualitas “ sukses diselenggarakan dan mendapat antusias tinggi dari kalangan remaja, mahasiswa, hingga dosen sekalipun.

Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah partisipan yang ikut bergabung pada media zoom Webinar Nasional kali ini dengan rincian yakni kurang lebih 100 partisipan dengan 4 narasumber dan 1 Moderator.

Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.HI. MA selaku narasumber dari Pandangan Perspektif Agama di dalam webinar tersebut menjelaskan bahwa agama sangat melarang akan adanya penyimpangan-penyimpangan seksualitas tersebut, serta Ia pun memaparkan beberapa kutipan dari dalam Al-quran dan hadist.

“Hubungan seks itu pada dasarnya adalah haram, sehingga ada dalilnya sebab-sebab yang jelas dan yakin didalamnya tanpa keraguan yang menghalalkanya, apa itu, yakni adanya akad nikah,” jelasnya.

Ia pun menambahkan dan mengingatkan kepada seluruh peserta webinar agar tetap bijak dalam menyikapi kondisi saat bertemu dengan seseorang yang mempunyai kelainan seksualitas tersebut (LGBT).

“Islam adalah agama yang memanusiakan manusia, agama inilah yang memanusiakan manusia, maka cara menyikapi orang yang melakukan kemaksiatan adalah membedakan antara perbuatanya dengan orangnya, dalam Islam sendiri yang harus dijauhi itu perbutan maksiatnya, sedangkan pelakunya, adalah manusia yang harus dijaga harkat dan martabatnya,“ tuturnya dalam akhir webinar.

Dalam Webinar tersebut, selain Dr. Abdul Qodir Zaelani, MA., hadir juga Dr. (Cand). Agus Suprianto, MSI., Ana Yunita Pratiwi, M.Pd., dan Sindami Tika Kusuma, M.Psi., masing-masing memaparkan dari perspektif hukum, seksualitas dan psikologi. (Rizki)

Bandar Lampung: Kepengurusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung masa khidmah 2022-2026 resmi dilantik, Ahad (05/06/2022).

Pelantikan digelar di ruang Diamond 1, Hotel Emersia Bandar Lampung, dan dihadiri oleh Direktur Utama LPPOM MUI Ir. Hj. Muti Arintawati, M.Si, Wakil ketua MUI Propinsi KH. Ihya Ulumuddin, sekretaris Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I, Dewan Pengawas LPPOM MUI Drs. H. Suryani M. Nur, MM, Ketua komisi Fatwa MUI Dr. H. Ikhwani, Lc., MA, dan para auditor LPPOM MUI Lampung.

Berikut ini susunan LPPOM MUI Lampung Masa Khidmah 2022-2026;

Direktur : Ir. Susilawati, M.Si
Wakil Direktur I Bidang Operasional dan Keuangan: drh. Sugeng Dwi Hastono
Wakil Direktur II Bidang Pelayanan dan Auditing: Dwi Retno Mulyaningrum, S.P.T., M.Eng, M.Sc
Wakil Direktur III Bidang Komunikasi dan Kerjasama: Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Si.

Sekretaris : Fauzan, M.Ag
Bendahara: Dr. KH. Andi Warisno, M. M.Pd
Bidang Pelayanan: Dian Wulandari, S.Tp, M.Si
Bidang Pemasaran: Ir. Otik Nawangsih, M.Sc.
Bidang Promosi dan Komunikasi: Diky Pramudita, ST

Pelantikan dilakukan dengan mengambil janji pengurus LPPOM MUI Lampung masa khidmah 2022-2026 yang dipimpin oleh Direktur Utama MUI Ir. Hj. Muti Arintawati, M.Si.

Dalam sambutanya, Ir. Susilawati, M.Si selaku Direktur LPPOM MUI Lampung menyampaikan bahwa LPPOM MUI akan membangun sinergi dalam memberikan pelayanan pemeriksaan halal. Terlebih regulasi saat ini yang sudah berubah, menuntut LPPOM MUI untuk merubah paradigma layananya sehingga menjadi lembaga yang profesional.

Sementara itu, Ir. Hj. Muti Arintawati, M.Si Direktur Utama LPPOM MUI yang hadir secara daring berpesan kepada seluruh pengurus yang dilantik untuk menggunakan paradigma baru dalam memberikan layanan.

Hal itu dikarenakan perubahan regulasi yang menempatkan LPPOM saat ini bukan satu-satunya lembaga yang melayani pemeriksaan halal. Jika tidak, maka LPPOM akan ditinggalkan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus yang baru diharapkan bisa menbangun sinergi baik dengan pengurus MUI Propinsi maupun LPPOM Pusat.

Selain itu, Ir. Hj. Muti Arintawati juga berpesan agar pengurus yang dilantik untuk bisa mengedepankan nilai-nilai Integritas, Handal, Sinergi, Antusias berinovasi, dan nomor satukan pelanggan yang disingkat menjadi nilai IHSAN.

Senada dengan hal tersebut, KH. Ihya Ulumuddin, M.Pd.I Wakil Ketua Umum MUI Lampung yang mewakili Ketua MUI Umum Lampung berharap agar pengurus yang baru bisa memaksimalkan peran lembaga dalam menjamin produk halal. Terlebih dengan meningkatnya usaha kuliner saat ini yang tidak hanya dimiliki oleh pengusaha muslim.

Acara pelantikan yang dilaksanakan hari ini, dilanjutkan dengan kegiatan Refreshment Auditor LPPOM MUI Lampung.

Dalam keteranganya, Wakil Direktur II Bidang Pelayanan dan Auditing Dwi Retno Mulyaningrum, S.P.T., M.Eng, M.Sc menjelaskan bahwa kegiatan refreshment ini diikuti oleh 30 auditor LPPOM MUI Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan visi direktur yang baru dalam rangka peningkatan kapasitas SDM auditor LPPOM MUI Lampung. Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk memberikan pencerahan dan tambahan wawasan kepada seluruh Auditor, khususnya terkait dengan perubahan regulasi dan sistem pemeriksaan halal. (FU/Rita Zaharah)

Bandar Lampung: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung menjadi narasumber kegiatan temu konsultasi pembinaan korban aliran paham keagamaan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung di Yunna Hotel Lampung Telukbetung, Selasa (31/5/2022)

Dalam kesempatan kegiatan ini tema materi ialah Kriteria Aliran Keagamaan Bermasalah Menurut MUI dan Penanganannya. Materi langsung disampaikan oleh Sekretaris Umum MUI Lampung Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I juga merupakan kandidat doktor Universitas Lampung. Acara tersebut dimoderatori oleh Ramdan, M.Sos komisi infokom MUI Lampung.

Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I menyampaikan 10 kriteria aliran yang menyimpang dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia. Pertama, Mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Contohnya, aliran Syi’ah atau Rafidhah yang mengubah rukun Islam dengan menjadikan wilayah/imamah (percaya kepada imam setelah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) sebagai rukun Islam yang kelima.

Kedua, Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar’i yaitu dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah atau Al-Hadist. Ketiga, Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur’an. Seperti agama atau aliran Salamullah Lia Eden yang meyakini Jibril masih ditugasi Allah menyampaikan ajaran atau wahyu-Nya.

Keempat, Mengingkari otentisitas dan kebenaran isi Al-Qur’an. Contohnya,menganggap Al-Qur’an itu adalah hasil konspirasi jahat antara Ustman bin Affan radhiallahuanhu dengan para penulis Al-Qur’an. Naudzubillah. Padahal Allah berfirman: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Surat Al-Hijr : 9).

Kelima, Melakukan penafsiran Al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Sekretaris Umum MUI Lampung dalam penjelasanya menyampaikan tidak sembarangan dalam mentafsirkan al-qur’an ada metode-metodenya. Apalagi belum lancar baca al-qur’an sudah berani mentafsirkan al-qur’an, ini jangan sampai terjadi.

Keenam, Mengingkari kedudukan hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Seperti kelompok Qur’aniyyun, kelompok Inkarus Sunnah, yang hanya berpedoman kepada Al-Qur’an dan tidak mau berpedoman kepada Hadist Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Hadist Nabi adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur’an.

Ketujuh, Melecehkan dan merendahkan para Nabi atau Rasul. Kedelapan,
Mengingkari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Seperti Ahmadiyah yang menganggap ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Mirza Ghulam Ahmad.

Kesembilan, Mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Seperti haji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak lima waktu. Juga seperti Syi’ah yang mengubah lafadz adzan, bacaan dan praktik sholat. Kesepuluh, Mengkafirkan sesama muslim tanpa bukti dan dalil syar’i. Seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Lebih lanjut, Sekretaris Umum MUI Lampung menambahkan salah satu metode agar terhindar aliran menyimpang, dari diri sendiri terlebih dahulu agar selalu dijalan yang benar, belajar Islam pada guru yang sanad keilmuannya benar, kemudian keluarga dan kepada masyarakat sekitar dengan pendekatan kasih sayang, juga harus satu nafas antara keislaman dan keindonesiaan yang mesti kita rawat. (Ramdan/Rita Zaharah)

Fikih Pangan
Oleh: H. M Soffa Ihsan
Pengurus MUI Pusat/Wakil LBM PWNU DKI/Marbot Rumah Daulat Buku

Krisis pangan telah menjadi momok dunia, tak terkecuali di negeri kita. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan luasnya lahan pertanian dan perkebunan. Kita pun jadi kaget saat terjadi krisis komoditas minyak goreng. Padahal Indonesia dikenal sebagai produsen sawit terbesar di dunia.  Ada sebuah tulisan sarkastis dalam sebuah situs yang hendak menjawab mengapa sekarang Indonesia menjadi negara pengimpor beras. Jawabannya cenderung tendensius, yaitu hal tersebut terjadi karena populasi umat Islam di Indonesia makin meningkat, sementara ajaran Islam tidak mengajarkan cara-cara bertani. Tulisnya lagi, tidak ada dan belum pernah ada negara Islam bisa mengekspor beras. Benarkah demikian?

Selama ini yang mungkin lebih mengemuka bahwa pekerjaan berdagang dalam Islam lebih “diwajibkan” ketimbang bertani atau pekerjaan lainnya. Nabi Muhammad sendiri digambarkan sebagai sosok pedagang yang ulet dan profesional. Apakah ini berarti ada penganaktirian dalam soal pekerjaan? Tentu saja tidak. Ini perlu kajian yang lebih lengkap dan adil dalam memahami ajaran Islam.

Produk Peradaban

Ada pepatah Arab mengatakan, “Alfallaahu sayyidul bilaadi wa maalikuhu al-haqiiqi,” seorang petani adalah tuan dari sebuah negara dan pemilik wilayah yang sesungguhnya. Bidang pertanian menjadi salah satu dari sekian lahan pekerjaan halal yang amat diutamakan dalam Islam, seperti bunyi ayat al-Quran, ”Kami menjadikan (di atas muka bumi ini tempat yang sesuai untuk dibuat) ladang-ladang kurma dan anggur. Kami pancarkan banyak mata air (di situ). Tujuannya supaya mereka boleh mendapat rezeki daripada hasil tanaman tersebut dan tanam-tanaman lain yang mereka usahakan. Adakah mereka berasa tidak perlu bersyukur?” (QS: Yasin:34-35).

Dalam hadits ditegaskan, ”Tidaklah seorang muslim menanam tanaman apa pun atau bertani dengan tumbuhan apa pun, lalu tanaman tersebut dimakan oleh oleh manusia, atau binatang melata atau sesuatu yang lain, kecuali hal itu akan bernialai sedekah untuknya.” (HR Muslim).

Dalam berbagai kitab fikih, sedari dini sudah dirumuskan berbagai hal menyangkut pertanian. Ini bisa kita lihat dalam perumusan soal zakat pertanian, akad muzara’ah, dan juga keutamaan bertani. Di masa kekhalifahan Islam pun kegiatan pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan. Kepentingannya tidak dapat dinafikan lagi apabila hasil industri ini turut menyumbang kepada hasil makanan negara selain merupakan sumber pendapatan petani.

Tercatat dalam sejarah Islam, salah satu hal yang menonjol dalam revolusi pertanian kala itu adalah dikenalnya banyak jenis tanaman baru dan peralatan pertanian. Pada buku Teknologi dalam Sejarah Islam (1976) karya Ahmad Y Al-Hassan dan Donald R Hill disebutkan beberapa jenis tanaman yang mulai dikenal masyarakat Arab, seperti padi, tebu, kapas, terong, bayam, semangka, dan berbagai sayuran serta buah-buahan lainnya.

Pertanian merupakan warisan peradaban yang sudah ada sejak dahulu kala. Seiring waktu, ilmu, dan teknologi, pertanian terus berkembang kian moderen, sehingga ada produk pertanian organik dan sebagainya. Dalam hal ini, al-Quran telah mengingatkan untuk selalu mengejar ilmu dan menyerahkan pada ahlinya, seperti bunyi ayat, ”Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui.” Ini pertanda bahwa seorang muslim harus bersikap terbuka pada ilmu pengetahuan demi mengembangkan suatu produk peradaban yang salah satunya adalah pertanian.

Keadilan Pangan

Pada masa Nabi Muhammad membangun keberadaban Madinah, urusan keadilan pangan tidak lepas dari perhatiannya. Salah satunya kitab I’anatuth Tholibin, karya Sayyid al- Bakri (tt) menggambarkan bagaimana ketegasan Nabi terhadap potensi ketidakadilan pangan karena ulah penimbunan yang menyebabkan melangitnya harga dan mengakibatkan rumah tangga miskin tidak mampu membeli makanan. Nabi menyebut para penimbun (muhtakir) itu sebagai dosa besar dan dikutuk oleh Allah.

Perspektif mendasar fikih pangan adalah kepentingan utama penegakan keadilan pangan (food justice). Fikih pangan bukanlah sekadar terbatas pada fikih zat pangan berkenaan dengan kehalalan dan keharaman pangan semata, akan tetapi mencakup pula berbagai macam urusan sosial, ekonomi, dan politik terkait dengan pangan. Dalam hal ini, kita bisa mengacu pada pandangan Imam Suyuthi dalam al-Asybah wa al-Nadhair (tt), bahwa perlu mendasarkan pada kaidah al-dhararu yuzaal, yaitu segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan.

Berkait pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, Islam mewajibkan Negara menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan apa yang sekarang disebut dengan politik ekonomi. Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi.

Politik ekonomi yang berkait dengan pemenuhan pangan adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka.

Dalam kaidah fikih dikatakan “Tasharruf al-imam ‘ala al-raiyah manutun bi al-maslahah,” tugas seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah memberikan kemaslahatan. Fikih pangan melihat bahwa kebutuhan masing-masing individu dalam soal pangan menjadi sangat vital dan bukan sekadar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Dengan kata lain, bukan sekadar meningkatkan taraf hidup secara kolektif yang diukur dari rata-rata kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Aspek distribusi menjadi sangatlah penting agar terjamin secara pasti bahwa setiap individu telah terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Walhasil, kita menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia adalah bagian bumi yang terhijau dengan kekayaan alamnya yang menghampar nan memesona dari Sabang hingga Merauke. Semoga lewat fikih pangan akan tercipta semakin banyak kebijakan yang propertanian dan petani demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.