Category: Ormas

Bandar Lampung: Jajaran Pengurus Dai Kamtibmas Provinsi Lampung melakukan Silaturahmi dan Audiensi dengan Wakapolda Lampung Brigjen. Pol. Subiyanto diruang kerjanya pada Rabu ( 4/11/20) dalam rangka Pengukuhan Dai Kamtibmas Provinsi Lampung.

Silaturahmi diampingi Dir Binmas Polda Lampung Kombes. Pol. Anang Yriarsono, S.Ik.,M.Si. Jajaran Pengurus Dai Kamtibmas Provinsi Lampung dipimpin Drs. H. Sulaiman Bardan selaku Ketua Dai Kamtibmas. Hadir beberapa orang pengurus antara lain Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag, Dr. H. Amiruddin, Abdul Aziz, M.Pd.I, Azhari PM, M.Pd.I, dan Faizil Kesuma, SE.

Silaturahmi dan Audiensi disamping perkenalan pengurus dan sekaligus pada acara pengukuhan akan dilaunching Buku Materi Khutbah Jumat Kamtibmas yang disusun oleh Tim Dai Kamtibmas yang diketuai Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag. Penyusunan materi khutbah Jumat dimaksudkan sebagai kontribusi Peran Dai Kamtibmas sebagai Mitra Polri dengan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas dengan bahasa Agama.

Materi yang berisi pentingnya menjaga dan memilihara kamtibnas, Kerukunan umat beragama, Moderasi Beragama, Merajut Ukhuwah dalam bingkai NKRI dan mencegah paham radikal dan intoleransi.

Wakapolda Lampung menyambut baik dan mengapresiasi dengan disusunnya buku materi khutbah Jumat Kamtibmas sebagai bagian peran dari tokoh agama yang membantu tugas Polri dalam hal Kamtibmas, khususnya diwilayah Polda Lampung.

“Segera dipersiapkan segala sesuatunya untuk giat pengukuhan yang akan dikukuhkan pada bulan November ini oleh Kapolda Lampung, Irjen. Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si sekaligus Melaunching Buku Materi Khutbah Jumat Kamtubmas,” ujar Brigjen. Pol Subiyanto didampingi Dir Binmas Polda Lampung Kombes. Pol. Anang Triarsono.

Drs. H. Sulaiman Bardan, selaku ketua Dai Kamtibmas Lampung menyatakan buku materi khubah Jumat Kamtibmas baru pertama kali di satuan Polda Lampung di seluruh Indonesia. (Abdul Qodir Zaelani)

Bandar Lampung: Wirdayati terpilih menjadi Ketua Pengurus Wilayah (PW) Fatayat Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Lampung masa khitmat 2020-2025, menggantikan Ketua sebelumnya Khalida. Mantan wakil ketua bidang ekonomi PW Fatayat NU Lampung periode kepengurusan sebelumnya itu, memperoleh dukungan 10 suara dari total 15 suara yang diperebutkan.

Wirdayati mengungguli dua calon lain yaitu Eny Puji Lestari yang memperoleh empat suara dan Yeni Veronita satu suara, dalam Konferensi Wilayah Fatayat NU Lampung di Hotel Nusantara, Bandar Lampung, Jumat-Sabtu, 30-31 Oktober 2020. Pemilihan dipimpin langsung Sekretaris Umum Pengurus Pusat Fatayat Margareth Aliyatul Maimunah, dan diikuti pengurus cabang dari 15 kabupaten/kota.

Atas amanah yang diberikan, Wirdayati menyampaikan terima kasih kepada para kader yang telah memberikan dukungan. Ke depan ia mengaku akan bersinergi bersama seluruh kader ,pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjalankan program kemajuan PW Fatayat NU Lampung. “Fatayat adalah organisasi perempuan NU yang banyak melahirkan kader-kader terbaik NU untuk masa depan, ke depan akan banyak program yang harus kita jalankan bersama,”kata dia.

Sesuai tema yang diusung dalam Konferwil tahun ini, yakni Ikhtiar Perempuan NU untuk kemandirian umat, Ketua PW Fatayat NU Lampung terpilih itu mengaku akan menguatkan program-program kemandirian umat, terutama di bidang ekonomi. Untuk itu, para kader diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat, dan memajukan organisasi NU agar lebih baik.

Fatayat adalah sebuah organisasi badan otonom ( banom) yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) Lampung yang bertujuan mengangkat harkat, martabat dan derajat kaum perempuan. Misinya membentuk perempuan muda Islam bertaqwa kepada Allah, berbudi luhur beramal cakap dan bertanggung jawab serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa. (Putri)

Bandar Lampung: Konferwil PW Fatayat NU Provinsi Lampung di gelar di hotel Nusantara, dengan tajuk “Ikhtiar Perempuan NU Mewujudkan Kemandirian Umat” Bandar Lampung (30-31/11/2020).

Laporan ketua pelaksana, Yenny Veronica, M.Pd. Dalam kesempatan acara ini adalah pelaksanaan Konferwil PW Fatayat NU yg ke-8 di ikuti 15 cabang yang terdiri dari 30 peserta yang hadir. Dalam pembukaan acara ini jg panitia menampilkan serangkaian video klip sejarah berdirinya Fatayat NU utk bisa kita mengingat kembali sejarah Fatayat NU.

Ketua PW Fatayat NU Provinsi Lampung, Khalida, S.H., Mediator mengatakan Konferwil PW Fatayat NU ini tidak hanya memikirkan siapa penggantinya tetapi bagaimana 5 tahun kedepan Fatayat ini mampu menjawab tantangan dan harus siap dengan kondisi apapun khususnya pada masyarakat diprovinsi Lampung.

Sementara PP Fatayat NU, Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, SS, M.Si. Fatayat NU harus tau tantangan2 yang akan dihadapi, perlu penguatan dalam menangani tantangannya. Dalam kesempatan ini beliau berharap dalam Konferwil ini bisa menciptakan penerus PW Fatayat NU kedepannya bisa lebih baik dr kepengurusan sebelumnya.

Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Hj. Chusnunia Chalim, Ph.D. sekaligus membuka acara Konferwil PW Fatayat NU Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan dalam strukturisasi kepengurusan harus saling lebih variatif dan tidak menjadi pembahasan yg berkepanjangan yg sllu mnjd pembahasan. Di akhir pesan yg disampaikan oleh wakil gubernur provinsi Lampung beliau mengajak kepada semua kader Fatayat untuk berkolaborasi membangun provinsi Lampung. (Wury)

Bandar Lampung: “Pengaturan atas fasilitasi penyelenggaraan pesantren oleh Pemda Lampung diarahkan untuk menyesuaikan dengan kewenangan yang terdapat dalam UU Pesantren” terang Wagub Lampung, Chusnunia saat memberikan sambutan pada kegiatan focus group discussion yang membahas Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Gedung Pusiban, Bandarlampung, Senin (26/10) pagi.

Wagub wanita pertama di Lampung ini juga menyampaikan bahwa pengajuan raperda, selain ingin memberikan kontribusi Pemprov terhadap pengembangan potensi dan kompetensi pondok pesantren sebagai salah satu agen dalam pembangunan juga dalam rangka memberikan landasan hukum dalam memberikan fasilitasi pengembangan pesantren sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi, apalagi eksistensi pondok pesantren sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka.

“Keberadaan pesantren yang sudah ada dan berjalan sejak sebelum Indonesia merdeka dan terus berjalan hingga saat ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Negara harus hadir di dalam pesantren. Oleh karena itu raperda ini diperlukan sebagai payung hukum bagi pemprov untuk memberikan fasilitasi kepada pesantren” ujarnya.

Menurut Mbak Nunik, sapaan akrab wagub, adanya raperda yang sudah lama direncanakan namun baru kali ini dapat dibahas secara terbuka sudah sesuai dengan janji kerja “Rakyat Lampung Berjaya” nomor 15 yaitu Lampung merawat Indonesia, memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.

Sementara itu DR. Rudi Lukman, akademisi FH Unila menyampaikan bahwa perda pesarntren ini sangat penting karena akan menjadi payung hukum bagi pemda dalam memfasilitasi penyelenggaraan pesantren walaupun dalam UU Pesantren tidak menyebutkan adanya kewajiban bagi pemda untuk memfasilitasinya.

“Dalam UU Pesantren, ada beberapa pasal yang menggunakan kata ‘dapat’. Misalnya, pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren. Apabila kata yang digunakan dapat maka maknanya bisa ‘tidak’ dan bisa ‘iya’. Maka raperda ini menjadi bukti perhatian pemda membantu pondok pesantren” ujar Rudi yang didapuk sebagai narasumber dalam forum diskusi tersebut.

Diskusi ini yang dimoderatori oleh Karo Hukum Pemprov Lampung, Zulfikar, ini diikuti oleh perwakilan instansi tingkat provinsi yaitu Bapem Perda, Kanwil Kemenag, Kanwil Hukum dan HAM, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Biro Kesra, MUI, NU, Muhammadiyah, LDII, BKPRMI dan FKPP.

Perwakilan LDII, Heri Sensustadi dalam kesempatan diskusi memberikan apresiasi munculnya raperda ini sebagai hadiah Hari Santri yang diperingati 22 Oktober lalu dan mengharapkan bahwa dalam raperda selalin memuat tentang fasilitasi fisik ada juga muatan fasilitasi non fisik seperti pendampingan hukum bagi pondok pesantren oleh pemda. (Johan)

Bandar Lampung: Kader Ansor dan Banser minta kepolisian cepat mengusut dalang dari Penusukan Syech Ali Jaber. (Kamis 13/09/2020).

Ketua PC GP Ansor Bandar Lampung Sahabat Agung Zawil A.A menyesalkan perkataan Oknum yang justru mendiskriditkan Banser saat meminta keterangan pelaku yang melakukan penusukan kepada syech Ali Jaber “ada justru warga yang tidak senang dengan Banser dan menggiring Opini bahwa ada Banser di belakang penusukan tersebut, dan ini sudah menciderai nama Besar Ansor dan Banser di Indonesia khususnya di Bandar Lampung”.

Agung meminta agar warga dan masyarakat tidak serta Merta memberikan pernyataan atau opini terkait dalang dari Penusukan yang di lakukan pemuda tersebut yang justru nantinya malah menimbulkan Fitnah di tengah masyarakat dan memunculkan konflik Horizontal di warga.

Muhammad Pribadi selaku Kasatkorcab Banser B.Lampung menguntruksikan kepada Pasukan nya untuk mencari oknum yang sudah menggiring opini dan memfitnah dengan membawa-bawa Nama Banser sebagai dalang yang ada di belakang dari Penusukan terhadap syech Ali Jaber dan segera melaporkan kepihak Yang berwajib, karena sudah menyebarkan Fitnah terhadap organisasi khususnya Banser”. Jelas Kang Mamat. (Asep K)

Bandar Lampung: Upaya menumbuhkan moderasi beragama di lingkungan sekolah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Lampung akan menggelar kegiatan internalisasi nilai-nilai agama dan budaya di sekolah dalam menumbuhkan moderasi beragama. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Kamis, 3 September 2020 di Hotel Horison.

Irwan Sihar Marpaung, Ketua FKPT Lampung menyatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya penanaman nilai-nilai agama dan budaya di lingkungan sekolah.

“Diharapkan Kepala Sekolah dan Guru Agama yang diundang dari tingkatan TK/RA hingga SMA, dari semua unsur agama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, menjadi agen dan pembawa pesan kepada anak-anak didiknya di lingkungan sekolah untuk menanamkan cinta tanah air, sekaligus juga diharapkan dapat menangkal paham radikalisme yang akan masuk di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Ia juga menyatakan, dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Agama Provinsi Lampung.

“BNPT akan memberikan pencerahan terkait paham radikal terorisme, di antaranya pola penyebaran dan perekrutan paham radikalisme di kalangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa, ciri-ciri orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme, cara-cara pencegahan paham radikal terorisme di lingkungan lembaga pendidikan, dan strategi pencegahan paham radikal terorisme berbasis paham keagamaan dan budaya lokal,” jelas Irwan Sihar Marpaung.

Sementara dari Kementerian Agama Provinsi Lampung, lanjut Irwan Sihar Marpaung, akan memberikan pencerahan bagaimana menjadi guru yang MODIIS yakni guru yang Moderat, Inovatif, dan Inspiratif.

“Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Agama yang diundang dalam kegiatan ini, sebanyak enam puluh lima orang dari berbagai sekolah di Bandar Lampung,” tambahnya. (Abdul Qodir Zaelani)

Jakarta: (20/8) Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc. ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum DPP LDII sisa masa jabatan 2016-2020 dalam Rapimnas LDII Tahun 2020. Penetapan dalam rapimnas yang dilakukan secara virtual pada tanggal 19-20 Agustus ini diambil secara aklamasi yang sepakati oleh 34 DPW LDII se-Indonesia dan disahkan pimpinan sidang yang memimpin dari Kantor DPP LDII, Patal Senayan, Jakarta.

Pimpinan sidang pada rapimnas dengan agenda utama pemilihan penjabat ketua umum ini adalah H. Dody Taufiq Wijaya, M.Com., H. Supriasto, MH., Prof. H. Sudarsono, Dr. H. Basseng, H. Lukman Abdul Fatah, M.Si. dan Dr. H. Iskandar Siregar.

Dukungan penuh seluruh DPW LDII se-Indonesia terhadap Pak Kris, demikian sapaan akrabnya, lantaran segudang pengalaman yang dimilikinya dalam dinamika LDII sejak 1991, memiliki integritas moral yang baik serta memiliki jejaring yang luas dengan berbagai elemen bangsa.

Prof. Singgih Tri Sulistiyono, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti acara tersebut mengatakan, “Pak Kris merupakan salah satu kreator lahirnya delapan klaster bidang pembangunan LDII, merupakan sosok yang tak asing lagi baik dalam internal LDII, maupun bagi ormas Islam dan organisasi pemerintahan lainnya.”

Pun demikian Ketua DPW LDII Yogyakarta Dr. H. Wahyudi, MS., menilai sosok mantan Ketua DPW LDII Jawa Timur ini mampu memimpin LDII secara nasional karena memiliki kualitas kepemimpinan yang mumpuni, berpengalaman dalam memimpin roda organisasi, serta memiliki karakter yang alim dan fakih.

Sementara itu Iskandar Siregar, sebagai perwakilan dari kepengurusan harian DPP LDII mengatakan dengan berkembangnya organisasi akan bersinggungan dengan bermacam-macam kepentingan, baik secara nasional, lokal, regional bahkan internasional.

“Mempertimbangkan tantangan tersebut DPP mempunyai pemikiran tentang sosok yang tepat untuk menakhodai kapal DPP LDII untuk sampai di pulau harapan,” katanya.

Dibacakan oleh pimpinan sidang yang juga sekretaris umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, rapat memutuskan menunjuk Chriswanto Santoso sebagai penjabat ketua umum untuk sisa masa bakti hingga Maret 2021. Namun demikian masih dalam putusan tersebut bahwa masa bakti dapat diperpanjang sampai dengan diselenggarakannya munas LDII paling lambat akhir Desember 2021. Perpanjangan ini karena belum dapat diprediksi berakhirnya pandemi covid-19.

Keputusan tersebut juga mengatur penjabat ketum mempunyai tugas menjalankan hak dan kewajiban sebagai ketum sebagaimana ditentukan oleh AD/ART LDII dan menjalankan tugas operasional organisasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan organisasi tentang hubungan tata kerja DPP LDII.

Rapimnas ini memberikan kewenangan kepada pj ketum untuk melakukan pengisian jabatan bagi pengurus tetap melalui pergantian antar waktu, baik pada jajaran pengurus harian maupun pada jajaran departemen. Pengisian jabatan dapat dilakukan melalui promosi, mutasi ataupun rotasi. Pengisian kekosongan jabatan dilakukan melalui keputusan pengangkatan jabatan antar waktu, paling lama 60 hari sejak ditetapkannya keputusan tersebut.

Usai ditetapkan sebagai pj ketum, Chriswanto mengungkapkan bahwa amanah yang diberikan memberikan arti harus bekerja keras dan meningkatkan apa yang telah dicapai dan dibangun sedemikian baik oleh para pendahulu (LDII) sampai saat ini.

Chriswanto juga mengungkapkan kehilangan atas meninggalnya Ketua Umum DPP LDII Prof. H. Abdullah Syam dan Ketua DPP LDII Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT yang menjadi alasan diselenggarakannya Rapimnas DPP LDII 2020.

“Tentu pekerjaan ini tidak ringan, Chriswanto tidak bisa melaksanakan sendiri. Bagian penting suksesnya program LDII adalah bentuk kerjasama. DPP LDII artinya kolektif kolegial, bukan miliknya Chriswanto Santoso, bukan milik Sekretaris Umum Dody Taufiq tapi milik kita bersama,” ujarnya.

Chriswanto memberikan pesan untuk menjalankan empat pilar untuk mensukseskan jalannya roda organisasi. Pertama, mengimbau untuk selalu berpikir husnuzhan dengan mengambil nilai kebaikan sesama pengurus. “Kalau mencari-cari kejelekan pasti akan ada,” jelasnya.

Kedua, didalam proses kolektif kolegial ada unsur pengorbanan. “Tidak mungkin team building terbentuk ketika kita tidak melakukan pengorbanan,” ungkapnya.

Ketiga, taat asas kepemimpinan. “Kita adalah organisasi yang dikenal memiliki kepemimpinan kuat dibawah Prof. Abdullah Syam. Kepemimpinan kolektif kolegial yang taat pada asas adalah kunci untuk menjadikan organisasi semakin baik,” urai Chriswanto.

Keempat adalah berkomunikasi dengan baik. “Tidak harus menang dalam komunikasi, tetapi kuncinya adalah keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Kritik saya, nasihati saya bagaimana membangun LDII kedepan semakin baik,” katanya.

Diakhir sambutannya, Chriswanto mengungkapkan bahwa rekan kerja di daerah adalah rekan kerja terbaik, bahkan mungkin lebih baik dari Chriswanto. “Maka mari kita bangun kontribusi nyata dalam rangka membangun Indonesia bangkit dan Indonesia maju. Mari kita kerja keras, mengorbankan diri kita sehingga LDII benar-benar berkontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia bangkit dan Indonesia maju,” pungkasnya. (Johan)

Jakarta: (19/8). Menteri Agama RI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi membuka secara resmi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Rabu, 19 Agustus 2020. Rapimnas digelar untuk memilih Pejabat (PJ) Ketua Umum yang sedang kosong, usai Ketua Umum DPP LDII Abdullah Syam meninggal dunia pada Juli lalu. PJ Ketua umum nantinya akan diberi amanah untuk menggelar musyawarah nasional (Munas) dan melanjutkan program kerja DPP LDII sebelum munas.

Mengawali sambutannya, Menag mengucapkan duka cita mendalam atas wafatnya Ketua Umum DPP LDII Abdullah Syam, “Semoga almarhum khusnul khatimah. Apresiasi mendalam saya ucapkan juga pada Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso dan Sekretaris Umum Dody Taufik yang telah mengundang saya dalam Rapimnas LDII 2020,” ujar Fachrul Razi.

Menag mengajak keberagaman keagamaan dan aliran di Indonesia dapat semakin memperkaya bangsa Indonesia. “Dalam setiap agama terdapat beberapa aliran yang berbeda, namun ini tidak menjadikan bangsa bercerai berai, tapi memperkaya bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Menag mengimbau agar kemajemukan senantiasa dipelihara sehingga tidak menimbulkan disintegrasi bangsa. Toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghormati kesenjangan budaya sehingga tercapai kesamaan sifat. Toleransi dapat dijaga dengan tiga syarat; pertama merasa senasib sepenanggungan, kedua punya rasa kebangsaan nasionalisme dan ketiga menghargai hak setiap warga negara. Terkait dengan LDII, Menag sangat senang LDII banyak hadir di masyarakat dengan kegiatan yang sangat produktif.

Dalam sambutannya, Menag juga memperkuat pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama menitikberatkan cara berhubungan dengan teman-teman yang berbeda agama, atau agama yang sama namun pandangannya berbeda. “Visi utama adalah mewujudkan islam sebagai rahmatan lil alamin,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Organizing Committee (OC) Rapimnas LDII Rully Kuswahyudi, melaporkan bahwa Rapimnas diikuti oleh 3.000 peserta dan peninjau melalui virtual meeting yang tersebar di 400 studio di seluruh Indonesia. Peserta dan peninjau terdiri dari unsur DPP, DPW, DPD, Pondok Pesantren, Majelis Taujih Wal Irsyad, Dewan Pakar, Pondok dan sekolah binaan LDII se-Indonesia. Rapimnas juga dihadiri oleh anggota DPR RI, diantaranya Endang Maria Astuti, Singgih Januratmiko dan Sungkono. Rapimnas didukung oleh 18 anggota Steering Committee (SC) dan 70 OC, serta 1.000 panitia lokal untuk persiapan studio mini yang siap mensukseskan Rapimnas LDII.

Dalam sambutannya, Sekretaris Umum DPP LDII H. Dody Taufiq Wijaya mengungkapkan bahwa LDII berpartisipasi aktif, bukan hanya bidang keagamaan dan dakwah saja, tapi juga merambah pada tujuh kluster lainnya.

Pertama pada bidang keagamaan, LDII terus mengupayakan agar dakwah islam merupakan hak setiap umat islam. “Memperhatikan kelompok marjinal seperti masyarakat kecil diperbatasan, penderita tuna rungu dan disabilitas lainnya, penderita kusta dan narapidana,” ujar Dody.

Kedua, bidang kebangsaan, LDII mengupayakan bahwa bahasa Indonesia adalah aset pemersatu bangsa. Ketiga, bidang pendidikan, LDII akan terus membantu pemerintah membangun pendidikan yang fokus pada pendidikan karakter, profesional religius. “Mengkombinasikan moral karakter dan performans karakter yang bersumber dari ajaran Islam dan nilai luhur bangsa Indonesia,” jelasnya.

Keempat, bidang kesehatan, LDII mendorong program pemerintah dalam penggunaan obat herbal berdampingan dengan obat konvensional. “Sehingga obat herbal bukan hanya sebagai pelengkap saja, namun juga memiliki khasiat tersendiri,” ucapnya.
Kelima, LDII mendorong energi baru dan terbarukan agar terus dikembangkan dan dimanfaatkan mengingat potensinya yang masif di Indonesia dan saat ini kurang dioptimalkan.

Keenam, bidang perekonomian, LDII mendorong perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan yang dapat diwujudkan dengan pengembangan ekonomi syariah. “Menekankan kerjasama, bukan berdasarkan persaingan bebas dalam mekanisme ekonomi pasar,” jelasnya.

Ketujuh, bidang teknologi digital. Di Indonesia, teknologi digital sangat masif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Teknologi digital supaya diarahkan pada hal yang bersifat produktif dan positif bukan hanya konsumtif, sehingga hal negatif teknologi digital dapat dieliminir.

Kedelapan, bidang pangan, LDII mendorong agar Indonesia dapat mewujudkan ketahanan pangan. “Lahan tidur tidak produktif seperti lahan gambut supaya dilakukan inovasi agar dapat menjadi lahan produktif yang pada gilirannya dapat mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia,” ungkapnya. (Johan)

Jakarta: DPP LDII akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional 2020, untuk memilih pelaksana tugas (Plt) ketua umum yang sedang kosong, usai Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam meninggal dunia pada Juli lalu. Plt ketua umum nantinya akan diberi amanah untuk menggelar musyawarah nasional (Munas) dan melanjutkan program kerja DPP LDII sebelum munas. (17/08).

Terkait penyelenggaraan Munas LDII pada 19-20 Agustus 2020, DPP LDII beraudiensi dengan Menteri Agama Jenderal (Pur) TNI Fachrul Razi. Rombongan DPP LDII disambut langsung oleh Fachrul Razi didampingi oleh Dirjen Bimas Islam, Prof. Kamaruddin Amin, Sesdirjen Bimas Islam Taher, dan Sesmenag Khoirul Huda Basyir.

Ketua DPP LDII Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc dalam pertemuan tersebut memaparkan kesiapan Rapimnas, yang sangat strategis bagi LDII, “Keberlanjutan program LDII dalam membantu pemerintah dan kemajuan umat Islam, menjadi perhatian LDII dalam Rapimnas,” ujar Chriswanto. Menurut Chriswanto, pada tahun depan, DPP LDII akan mempersiapkan Musyawarah Nasional (Munas). Di samping itu, pejabat ketua umum yang akan terpilih mendapat kewenangan untuk bertindak atas nama organisasi secara penuh.

“Pada momen ini banyak muswil di daerah-daerah yang membutuhkan tanda tangan pejabat ketua umum yang legal. Kami sebelumnya mengundang Kementerian Kesehatan dalam webinar Ponpes Sehat. Dari webinar itu, kami dipandu soal protokol kesehatan untuk melaksakan rapimnas,” ujarnya.

Rapimnas ini akan dilaksanakan secara online sesuai protokol kesehatan. Akan ada 482 titik secara yang mengikuti Rapimnas secara online, “Satu titik ada 5 sampai 10 orang,” ujar Chriswanto. Menurutnya, Rapimnas LDII dihadiri kurang lebih akan dihadiri 34 DPW Provinsi dan 456 DPD kabupaten kota, dengan total peserta 2.500 orang.

Kepada Fachrul Razi, Chriswanto Santoso memberitahu jika tema rapimnas kali ini

“Kontribusi Berkelanjutan LDII untuk Indonesia Bangkit dan Maju” merupakan tindak lanjut hasil dari Rakernas LDII tahun 2018, yang menghasilkan program kerja delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa, “Bidang itu adalah Kebangsaan, Pendidikan umum, Pendidikan agama, Teknologi dan kecerdasan buatan, Kesehatan Herbal, Ekonomi Syariah, Pertanian dan lingkungan hidup, dan energi terbarukan,” ujar Chriswanto.

“Dalam pendidikan agama, dakwah LDII tak hanya kepada masyarakat umumnya, namun juha menyentuh masyarakat marjinal seperti dakwah di penjara Nusakambangan dan Enrekang, serta masyarakat lain di daerah perbatasan, masyarakat penyandang kusta, dan pengajian tuna rungu. Di bidang pendidikan umum LDII membangun platform pondok karakter. Kami menekankan pembangunan moral,” ujarnya.

Mendengar hal itu, Fachrul Razi memberi tanggapan positif. Ia mengatakan, membina umat adalah kewajiban Bersama, “Maju mundurnya Indonesia pun sangat ditentukan oleh umat Islam karena merupakan umat terbesar di Indonesia,” ujar Fachrul Razi. Untuk itu, moderasi dalam kehidupan beragama sangat diperlukan agar tercipta Indonesia yang kondusif dan maju.

“Moderasi beragama sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah. Kami mengajak kawan-kawan agar moderat, bukan dalam agamanya. Namun cara berhubungan dengan teman-teman yang berbeda agama, atau agama yang sama namun pandangannya berbeda. Saya dengan senang hati akan membuka rapimnas LDII,” ujarnya.

Fachrul Razi juga meminta LDII untuk berpartisipasi dalam program pemerintah untuk meningkatkan jembatan kesetiakawanan antar masyarakat. Contohnya, ia ingin meningkatkan kerukunan umat beragama dan Pendidikan di Papua. Rata rata pendidikan masyarakat di sana hanya sebatas tamatan SD sampai SMP, sementara yang maju adalah pendatang.

“Kami juga akan memberikan pembekalan kepada para penceramah agama khususnya di Papua. Namun karena pandemi Covid-19, rencana kami tertunda. Yang terpenting ceramahnya itu mengutamakan keindonesiaan. Saya senang jika LDII menjadi bagian dari program ini,” ujar Fachrul Razi. Kementerian Agama juga akan mengundang LDII dalam program juru dakwah atau da’i bersertifikat.

DPP LDII dalam pertemuan tersebut senada dengan program Kementerian Agama, untuk membangun jembatan kesetiakwanan. Selama ini, para pengurus LDII di pusat maupun di tingkat daerah-daerah aktif dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam FKUB tersebut, LDII turut membantu pemerintah menguatkan jembatan itu. (Johan)