Author: muilampungdigital

  • Wapres Dorong Indonesia Punya Sertifikat Halal Bertaraf Internasional

    Jakarta: Pemerintah mengupayakan agar Indonesia menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah membuka pasar ekspor ke berbagai negara.

    Sasaran dari pasar ekspor ini adalah negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang mayoritas penduduknya Muslim. Tetapi untuk mewujudkan semua ini, Indonesia memerlukan satu sertifikat halal yang dapat diterima secara internasional.

    “Tak dapat dimungkiri, sertifikat halal menjadi salah satu syarat produk untuk dapat diterima di negara-negara tujuan ekspor, khususnya negara dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim, termasuk negara-negara anggota OKI,” kata Wakil Presiden (Wapres) Prof KH Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada acara Closing Ceremony Festival Syawal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 1442 H melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (22/6)

    Dalam acara ini, Wapres juga menyampaikan permintaannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama LPPOM MUI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM guna menyepakati adanya satu sertifikat halal Indonesia yang diterima secara internasional.

    Di samping itu, lanjut Wapres, kemudahan memperoleh sertifikasi halal bagi para pelaku usaha khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga penting diupayakan untuk mendukung ketersediaan produk halal yang berdaya saing.

    Sebagai contoh, melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 57 tahun 2021, pemerintah telah menetapkan pembebasan biaya sertifikasi halal bagi UMK, sehingga dia mengimbau kepada seluruh pelaku UMK untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produknya.

    “Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing dan menambah nilai produk, sehingga diharapkan produk UMK dapat menjadi penguat ekonomi Indonesia, baik dalam skala nasional maupun internasional,” ujar dia.

    Pada acara yang dikemas bersamaan dengan Webinar Halal bertema “Tingkatkan Daya Saing UMK melalui Sertifikasi Halal yang Mudah dan Terpercaya” ini, Wapres juga menyampaikan selain mempermudah sertifikasi halal, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada pengembangan UMK sebagai pelaku utama ekonomi dan keuangan syariah karena jumlahnya yang sangat besar.

    Perhatian yang diberikan itu meliputi dukungan kebijakan permodalan, pelatihan manajemen dan pemasaran, serta kemudahan akses pasar termasuk melalui platform digital. “Pemerintah juga mendorong terjadinya sinergi yang saling menguntungkan antara UMK dan pelaku usaha menengah dan besar, serta BUMN,” ujar dia.

    Kiai Ma’ruf menilai perlu adanya fasilitas dari lembaga-lembaga yang berwenang akan hal ini dari BPJPH, LPPOM MUI, dan Lembaga terkait lainnya untuk memperlancar proses sertifikasi produk UMK agar tetap kompetitif dan dapat menembus pasar domestik maupun global.

    Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Muti Arintawati, mengatakan UMK saat ini masih menghadapi kesulitan umum dalam mendapatkan sertifikasi halal, seperti kurangnya pengetahuan tentang persyaratan sertifikat halal, terbatasnya akses informasi bahan-bahan halal, sulitnya mendapatkan sumber daging dan produk turunannya yang telah bersertifikat halal di pasaran, serta masalah biaya.

    Oleh sebab itu, Muti menuturkan LPPOM MUI berinisiatif menyelenggarakan Festival Syawal 1442 H sebagai bentuk kepedulian kepada UMK dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk, serta bentuk komitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah produksi produk halal yang berdaya saing di tingkat global.

    “Adapun bentuk program yang diselenggarakan ada dua, yang pertama adalah fasilitasi sertifikasi halal kepada sejumlah pelaku UMK dari seluruh Indonesia, (dan) yang kedua adalah bimbingan sertifikasi halal,” tuturnya.

    Secara keseluruhan, menurut Muti, terdapat 3.166 UMK yang mendaftar dalam program ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.811 UMK telah mendapatkan bimbingan teknis dan 644 UMK telah difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal.

    “Kami yakin jika seluruh stakeholder saling bergandengan tangan baik dari unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi, organisasi massa, juga komunitas dan penggiat halal di seluruh Indonesia, maka UMK di Indonesia akan semakin maju, semakin berkembang, semakin berkualitas, dan tentunya dapat memenuhi syarat halalan thoyiban, sehingga siap bersaing tidak hanya di pasar lokal maupun juga di pasar global,” harapnya.

    Tampak hadir dalam acara ini Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, Plt Kepala BPJPH Mastuki, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo, Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar, Direktur Pelayanan Halal Audit LPPOM MUI Muslich, Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Rahmadi selaku narasumber Webinar, pengurus LPPOM MUI Pusat dan Daerah, perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan Asosiasi Penggiat Halal Indonesia, serta para pelaku UMK. Sementara itu, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, dan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi. (EP-BPMI Setwapres/ Hurriyati Aliyah/ Nashih)

  • Sekjen MUI: Perlu Ketegasan Bersama Memaknai Bahaya Zona Merah

    Jakarta: Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan menyampaikan bahwa perlu ada kesamaan pandangan menyikapi zona merah. MUI sejak lama memaknai zona merah, seperti fatwanya, dengan kawasan yang penanganan Covid-19 nya tidak terkendali. Namun pihak lain masih ada yang tidak memaknai bahaya zona merah bahkan sampai menuding Covid-19 tidak ada. Karena itu, ujar dia, diperlukan pemahaman yang seragam dan utuh memaknai bahaya zona merah Covid-19.

    “Ada banyak hal yang perlu kita pertegas, pertama dalam fatwa MUI itu disebutkan ada zona yang terkendali dan tidak terkendali, ada zona merah, zona itu tentu ada fakta dimana di daerah tersebut sudah terbukti ada terkena Covid-19. Namun kemudian jangan digeneralisir, perlu kita dalami mana yang dimaksud dengan zona merah, mana yang dimaksud zona terkendali dan tidak terkendali, ” ujarnya, Rabu (23/06) di Jakarta dalam konferensi pers Pelaksanaan Idul Adha 1442 H Aman Covid-19 yang digelar BNPB.

    Dia mengatakan, kesamaan pemahaman ini nantinya bisa menyamakan langkah gerak melawan Covid-19 menjadi lebih kuat. Dia pun mengajak berbagai pihak, khususnya tim Covid-19 mempertegas makna zona merah ini. Sehingga masyarakat pun semakin sadar akan bahaya zona merah.

    “Saya menyerukan kepada Tim Satgas Covid-19 untuk menyerukan sehingga kita mempunyai satu persepsi yang sama. Kita perlu memantabkan pemahaman kita dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Maka di sinilah diperlukan koordinasi satgas provinsi maupun kabupaten/kota, ” ujarnya.

    Selain penyamaan makna zona merah itu, Buya Amir juga meminta agar protokol kesehatan berlaku seragam pada semua pihak. Selama ini, kata dia, Masjid terus menjadi percontohan tempat untuk merespon Covid-19 yang baik. Selain itu, kata dia, tempat-tempat lain seperti tempat pertemuan umum, pusat perbelanjaan, dan tempat lain yang mengumpulkan banyak masa harus diperlakukan sama. Dengan begitu, maka akan lahir kekompakan semua pihak dalam mengawal Covid-19.

    “Dengan kekompakan itu, kita bisa melawan pandemi Covid-19 melalui kesadaran bersama. Kita tekanan bahwa penanggulangan Covid-19 bukan semata tugas pemerintah, namun juga tugas seluruh bangsa Indonesia, ” ujarnya. (Azhar/Din/Infokom MUI)

  • IPNU IPPNU Tuba Gelar Konfercab di Ponpes Darul Islah

    Tulang Bawang: Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nadhlatul Ulama Kabupaten Tulang Bawang menggelar Konferensi Cabang bertempat di Pondok Pesantren Darul Islah Kecamatan Banjar Margo.

    Kegiatan tersebut mengangkat tema “Rekonstruksi Nahdlatul Ulama menuju peradaban baru di masa Pandemi Covid-19”.

    Ketua PW IPNU Lampung, Sigit Nugroho mengatakan Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama saat ini merupakan gambaran Nahdlatul Ulama dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, jadi IPNU harus mulai dilatih serta dikader secara terus menerus agar menjadi kader-kader muda yang berkualitas.

    Dalam agenda tersebut turut hadir Pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah, Jajaran pengurus PW IPNU IPPNU Lampung, PW Fatayat NU Lampung, PCNU Kabupaten Tulang Bawang, PC Muslimat NU Tulang Bawang, PC GP Ansor Tulang Bawang dan PC PMII Tulang Bawang.

    Dalam kesempatan yang lainnya, Ketua PW IPPNU Rekanita Sasa mengatakan Konferensi Cabang adalah Suatu Bentuk Kaderisasi.

    “Setiap organisasi pengkaderan harus ada nya regenerasi pengurus supaya dalam pemberdayaan kader guna upaya dalam menyiapkan generasi setiap tahapan.

    Konferensi Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Tulang Bawang menghasilkan suatu keputusan yakni Rekan Muhlisin dan Rekanita Lestari Permata Ningrum sebagai ketua PC IPNU IPPNU Kabupaten Tulang Bawang Masa Khidmat 2021-2023. (Saibani)

  • Pergunu Seminarkan Pendidikan dan Kearifan Lokal Berdaya Saing Global, Fauzi Ajak Minum Vitamin Bersama

    Pringsewu: Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Provinsi Lampung mengadakan Seminar Nasional bertema “Meningkatkan SDM Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Berdaya Saing Global, Ahad (20/6/2021).

    Seminar secara luring di Kampus STIT Pringsewu ini juga dilakukan daring melalui zoom-meeting dan kanal youtube, diikuti lebih dari 480 peserta dari seluruh wilayah Indonesia.

    Secara luring hadir Ketua Pergunu Lampung Dr. KH. Jamaludin Malik, M.Pd.I., Wakil BupatI Pringsewu Dr. H. Fauzi, Tim Teknologi Informasi PP Pergunu Dr. H. Heri Kuswara, Dr. Ihsan Mustofa, Drs. KH Zulqarnain, M.Pd.I., dan moderator Dwi Rohmadi Mustofa, M.Pd., serta anggota Pergunu Lampung. Secara daring narasumber seminar Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojat Darojat, Ph.D., Wakil Rektor I IKHAC Pacet Mojokerto Dr. Eng. Fadly Usman, Dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga pengembang gurumerdeka.id., Adhariksa Zukhruf, M.Med.Com.

    Saat menyampaikan sambutan, Dr. H. Fauzi mengajak semua pihak agar terus menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh dan stamina. Menariknya, peserta yang hadir diberikan tablet vitamin dan minum vitamin bersama. “Minum vitamin ini salah satu upaya kita menjaga kesehatan dan meningkatkan stamina. Tentu juga senantiasa berdoa agar wabah covid segara berakhir,” ujarnya.

    Fauzi menambahkan, di era digital agar para guru dan pendidik memperbanyak konten digital sebagai media pembelajaran sekaligus media dakwah. “Kita punya banyak ahli pada berbagai bidang keilmuan. Dengan publikasi digital bisa dipelajari atau dilihat lebih banyak orang dan bisa menjadi jejak digital,” tuturnya.

    Demikian juga kegiatan-kegiatan NU hendaknya dipublikasikan. Tujuannya, agar lebih banyak yang melihat dan menjadi dokumentasi digital yang baik. Niatkan bukan riya’, namun melakukan yang bermanfaat untuk orang banyak dan untuk pemerataan pengetahuan di masa datang. “Kontennya yang positif, perhatikan etika dan UU ITE. Kita perlu memperbanyak dokumentasi dan jejak digital. Saya yakin kita bisa,” imbuhnya.

    Sementara itu, Dr. KH. Jamaluddin Malik mengungkapkan, guru dan dosen harus mampu meningkatkan kualitas diri secara berkelanjutan, lebih khusus lagi di bidang teknologi informasi. Sebab, menurut dia, teknologi informasi memberi dampak perubahan besar dalam pengelolaan pembelajaran dan lembaga pendidikan. “Jadi kita bisa mendesain pembejaran yang menarik dan mengelola pembelajaran yang efektif. Sehingga tujuan pembelajaran tercapai,” kata dia.

    Dalam paparannya Prof. Ojat Darojat, Ph.D. mengatakan, upaya kegiatan belajar berbasis jarak jauh atau online di masa pandemi Covid ini harus dilakukan evaluasi efektivitasnya. Banyak model pembelajaran jarak jauh, baik yang syncronous maupun asyncronous.

    “Sekarang yang terjadi pembelajaran darurat dari rumah, bukan pembelajaran jarak jauh atau online dari rumah. Paradigma ini yang harus diubah, karena pada dasarnya kita bisa melakukan pembelajaran seperti tatap muka dalam kelas meskipun dilakukan secara online,” jelasnya.

    Yang sangat diperlukan sekarang adalah para pendidik hendaknya memperkuat serta memperdalam makna pedagogik berbasis online. Agar pendidik mampu memperdalam serta mengikuti perkembangan pembelajaran berbasis online, dengan memahami karakter setiap siswa melalui berbagai metode.

    Ojat memberikan tips agar pembelajaran dari rumah bisa lebih efektif, antara lain bangkitkan partisipasi siswa, bangun situasi kolaboratif, dukungan terhadap individu siswa, desain strategi pembelajaran yang sesuai, dan evaluasi berkelanjutan.

    Sementara Ardhariksa mengatakan, pentingnya memperhatikan masa depan pendidikan di era digital. Digital dan aplikasi pembelajaran hanyalah alat bantu agar pembelajaran efektif. Menurutnya substansi pendidikan tidak berubah, yakni pembentukan karakter peserta didik. (Idris)

  • FKUB Pringsewu 2021 Resmi Dikukuhkan, Ini Susunan Pengurusnya

    Pringsewu: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pringsewu, periode 2021 resmi dikukuhkan. Pengukuhan pengurus ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Pringsewu pada Jumat (18/6) Siang. Dewan Pengurus FKUB periode 2021 ini disahkan melalui Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/107/KPTS/B.05/2021.

    Wakil Bupati Pringsewu H Fauzi mengukuhkan kepengurusan yang berjumlah 17 orang yang merupakan perwakilan agama dan Ormas Keagamaan di Kabupaten Pringsewu. Fauzi mengatakan bahwa kerukunan, khususnya antar agama, merupakan hal yang sangat vital dan bisa mempengaruhi situasi dan kondisi suatu daerah.

    “Bagaimana dunia usaha mau berjalan kalau tidak rukun masyarakatnya. Maka FKUB berperan penting dalam terus menjaga kerukunan kemudian mampu memunculkan keamanan dan stabilitas daerah,” katanya pada pelantikan yang dihadiri berbagai elemen mulai dari jajaran Forkopimda sampi dengan Camat dan Kepala KUA se-Kabupaten Pringsewu ini.

    Fauzi juga berharap FKUB mampu menjadi wadah kebersamaan dan berbagai perbedaan pemikiran dan pemahaman serta keyakinan. Dengan adanya FKUB yang mempu menjadi tempat kerukunan ini maka ia optimis mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pringsewu.
    Hadir pada pengukuhan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu H Ahmad Rifa’i, Asisten Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Malian Ayub, Kepala Kesbangpol Pringsewu Sukarman.

    FKUB sendiri adalah sebuah forum lintas agama yang bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat dan menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.

    FKUB juga memiliki tuga melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebjakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

    Selama ini, kepengurusan FKUB sebatas masih berada pada level Kabupaten dan Provinsi. Pemerintah tengah mewacanakan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat nasional.

    Berikut Susunan Dewan Pengurus FKUB Kabupaten Pringsewu periode 2021:

    Ketua : KH. Mahfudz Ali
    Wakil Ketua I : H. Auladi Rosyad
    Wakil Ketua II : H. Muhtasor
    Sekretaris : H. Muhammad Faizin
    Wakil Sekretaris: Pendeta Christya Prihanto Poetro

    Anggota:
    KH. M Ghufron
    Antonius Parsidi
    KH Sobri Dinal Musthafa
    KH Ahmad Fuad Abdillah
    H Marcony Semendawai
    H M Syaukani
    KH Daim Abdul Jami
    Suyitno
    H Dian Arif Rahman
    Misino
    Hj Hasniati Luthan
    Hj. Nafahatun Misqiyyah

    (Rls)

  • Tim Debat Konstitusi UIN Raden Intan Lampung Raih Juara dalam Ajang PKM II Se-Sumatera

    Bandar Lampung: Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berhasil raih juara harapan tiga dalam lomba debat konstitusi dalam ajang Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) II Se-Sumatera yang dilaksana di Universitas Imam bonjol, Padang. (15/06/2021).

    PKM II Se-Sumatera ini berlangsung secara daring (dalam jaringan) pada tanggal 28-31 Mei 2021 dan luring (luar jaringan) pada tanggal 4-10 Juni 2021. Adapun lomba debat konstitusi sendiri dilaksana pada tanggal 6-8 Juni 2021.

    Persiapan yang dilakukan oleh tim lomba debat konstitusi yang terdiri dari Bayu Aji Setiawan (Ketua Umum Law Debate Community), Chelsea Gabriella Szashfa dan Sintami Agustian (Ketua Umum dan Sekretaris Mata Pena) memakan waktu kurang lebih dua bulan sejak bulan April.

    “Persiapannya sudah kita lalui kurang lebih dua bulan ke belakang ini dari bulan April. Untuk menganalisis berbagai artikel jurnal, buku serta sumber lain yang bisa dijadikan data pada saat lomba. Dan tentunya memakan waktu yang sangat lama karena kita diberi enam tema yang luar biasa,” ujar Bayu selaku ketua tim lomba debat konstitusi, saat dihubungi melalui WhatApps pada Selasa (15/6/2021).

    Sintami Agustian juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah mendukung tim mereka sehingga bisa ikut dalam PKM II Se-Sumatera dan meraih juara.

    “Terimakasih kepada Allah Swt, kepada orang tua, kepada pembimbing kami Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, MA, dan juga terimakasih pada pihak kampus yang sudah mendukung dan memfasilitasinya. Terimakasih juga kepada seluruh official dan semua pihak pihak yang sudah mendukung suksesnya kegiatan tersebut,” ucapnya

    Chelsea berharap semoga kedepannya bisa lebih baik lagi kemudian dapat dengan bangga membawa nama UIN Raden Intan Lampung dalam ajang debat konstitusi selanjutnya.

    “Merasa terhormat karena ditunjuk untuk mewakili UIN Raden Intan Lampung dalam ajang PKM II cabang debat konstitusi. Merupakan pengalaman baru karena pertama kali ikut lomba debat konstitusi luring. Harapannya, semoga ke depannya saya dan tim bisa lebih baik lagi dan meraih juara, kemudian dapat dengan bangga membawa nama UIN Raden Intan Lampung dalam ajang debat konstitusi selanjutnya,” pungkas Chelsea. (Manda)

  • Ponpes Nashihuddin Gelar Haflah Akhirussanah Angkatan Pertama

    Bandar Lampung: Memasuki tahun ke 3 setelah resmi dibuka, Pondok Pesantren Nashihuddin dibawah naungan Yayasan Binnur Muttaqin menggelar Haflah Akhirussanah Jami’uddurus, Senin (31/05/2021).

    Pondok Pesantren asuhan Kiai Muda NU Khabibul Muttaqin itu menguji kepiawaian para santrinya dalam menghafal Alquran dan kitab-kitab klasik. Mulai dari kitab yang mempelajari Nahwu Sorof, Fiqih hingga Kitab Tauhid.

    Menurut Kiai Khabibul Muttaqin, terminologi Haflah Akhirussanah adalah perayaan atau pesta yang dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran. Itu sebabnya, Haflah Akhirussanah menjadi ajang unjuk kebolehan para santri dalam bidang menghafal mata pelajaran.

    “Bagi sebagian besar santri atau peserta didik, Haflah Akhirussanah merupakan moment yang sangat berarti, bahkan ditunggu-tunggu,” kata Sekretaris PCNU Bandarlampung itu.

    Dari pantauan, sejumlah santri tampak gembira, terlebih saat menunggu antrian namanya dipanggil kepanggung untuk melafalkan sejumlah hafalan dihadapan para undangan dan wali santri yang hadir, dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan dengan ketatat.

    Ya, karena pada moment inilah, berbagai macam prestasi, kreaksi serta unjuk gigi santri digelar. Haflah Akhirussanah seolah menjadi ajang pembuktian akan pembelajaran yang selama ini diajarkan oleh para guru atau asatidz.

    Berikut sejumlah hafalan yang ditampilkan oleh para santri Ponpes Nashihuddin.

    • Khataman Kitab Alala (Si’ir Ta’lim Muta’lim), Ro’sun (Nahwu) oleh 10 orang santri.
    • Khataman Aqidatul Awam (Tauhid) oleh 16 orang santri.
    • Khataman Hidayatussibyan (Tajwid) oleh 13 orang santri.
    • Khataman Si’ir Nahwu oleh 10 orang santri.
    • Khataman Jurumiyah (Nahwu Dasar) oleh 20 orang santri.
    • Khataman Al Imriti (Nahwu Lanjutan) oleh 15 orang santri.

    Selain itu, Yayasan Binnur Muttaqin juga melalukan pelepasan atau wisuda bagi siswa-siswi SMK dan SMP Islam Nashihuddin angkatan pertama (I).

    “Bersyukur kepada Allah dan terus mengharap doa dan dukungan masyarakat agar kedepan Ponpes Nashihuddin terus berkembang dan terus dapat menjaga amanah para wali santri untuk mendidik putra putri harapan bangsa,” pungkas Kiai Khabibul Muttaqin. (Rls)

  • Salamun, Dosen STIT Pringsewu Raih Gelar Doktor

    Pringsewu: Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pringsewu yang juga mantan politisi Partai Golkar Lampung Dr. H. Salamun, M.Pd.I meraih gelar doktor dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam, setelah dinyatakan lulus ujian disertasi dengan predikat sangat memuaskan, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung secara daring, Senin (31/5/2021).

    Penelitian yang diangkat promovendus dalam disertasinya tentang “Kepemimpinan Profetik dan Kepemimpinan Demokratik Pancasila Dalam Perspektif Islam”.

    Tim Penguji diketuai oleh Rektor UIN Raden Intan Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, Sekretaris Dr. Koderi, M.Pd., Penguji 1 : Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd., Penguji 2 (Promotor) : Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd., Penguji 3 (Co-Promotor 1) : Prof. Dr. H. Achmad Asrori, M.A., Penguji 4 (Co-Promotor 2) : Dr. Hj. Erlina, M.Ag, dan Penguji 5 : Dr. H. Jamal Fakhri M.Ag.

    Ketua Program Studi S1 Manajemen Pendidikan Islam STIT Pringsewu ini mengangkat penelitian tentang Kepemimpinan Profetik dan Kepemimpinan Demokratik Pancasila Dalam Perspektif Islam, ingin menggali konsep kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Lembaga Pendidikan Madrasah.

    Kepemimpinan profetik dalam perspektif Islam di lembaga pendidikan madrasah menerapkan konsep prophetic leadership dalam kepemimpinannya dengan menekankan pada keempat sifat-sifat Nabi, yaitu: siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah.

    Lebih lanjut suami dari Siti Komariyah, M.Pd.I ini mengatakan Kepemimpinan Demokratik Pancasila dalam perspektif Islam di lembaga pendidikan madrasah dimana dalam konsep kepemimpinan yang demokratis Kepala Madrasah harus melakukan dua fungsi kepemimpinan, yaitu manajer dan koordinator yakni segi nilai-nilai kebenaran dan keyakinan dalam menjalankan kepemimpinan dalam sebuah organisasi.

    Sedangkan Kepemimpinan Demokratik Pancasila Dalam perspektif Islam ialah kepemimpinan yang dibangun dan dipraktikkan berdasarkan hikmat atau kebijaksanaan. Dimana hikmat itu ilmu kenabian dan kesempurnaan ilmu yang dapat memahami Al-Qur’an dan Sunnah secara mendalam sehingga dapat membedakan yang haq dan yang bathil, dengan demikian berarti sebangun dengan makna profetik (kenabian) itu sendiri.

    Kepemimpinan Demokratik Pancasila yang berlandaskan kepada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan hikmah serta menjunjung tinggi keadilan ialah merupakan sintesa dari kepemimpinan profetik dengan kepemimpinan demokratik (liberal).

    Kepemimpinan Demokratik Pancasila yang kemudian disebutkan Salamun sebagai model kepemimpinan demokratik berketuhanan (Godly Democratic Leadership) sangat tepat (kompatibel) untuk diterapkan pada kepemimpinan kepala madrasah.

    “Peneliti berkesimpulan bahwa, Kepemimpinan Demokratik Pancasila yang kemudian disebut Kepemimpinan demokratik yang berketuhanan adalah merupakan sintesa kepemimpinan profetik demokratik liberal. Demikian, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Kebetulan bersamaan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni,” ujar Salamun, mantan anggota DPRD Tanggamus dua periode ini. (Idris)

  • Bertajuk LPPOM MUI peduli UMKM, LPPOM MUI Lampung bersama LPPOM NASIONAL Selenggarakan Bantuan Sertifikasi

    Bandar Lampung: Dalam rangka kepedulian LPPOM MUI kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. LPPOM MUI Lampung dan LPPOM NASIONAL bakal gelar festival syawal 1442 Pelaksanaan program ini dilaksanakan pada 22 mei 2021 sampai dengan 08 juni 2021, untuk selanjutnya di seleksi lebih lanjut.

    Bantuan fasilitas sertifikasi halal untuk UMKM yang di selenggarakan oleh LPPOM MUI Lampung dan LPPOM NASIONAL adalah untuk meningkatkan jumlah produksi halal sehingga lebih mudah bersaing dalam segi kualitas, sertifikasi dan desain kemasan brand.

    Acara festival syawal 1442 dilakukan di Bandar Lampung , dan di tujukan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil, mengingat para UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong perekonomian, serta dalam dunia bisnis tentu berlaku persaingan antar usaha, dengan adanya bantuan setifikasi halal tersebut diharapkan dapat memperluas pemasaran produk serta kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk.

    Pendaftaran tersebut harus memenuhi syarat:
    1.UMKM belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal atau belum pernah mendapatkan fasilitasi dari pihak manapun
    2. mempunyai NIB, lokasi bandar lampung dan sekitarnya
    3. UMKM mempunyai produk yang simple dan sederhana dan hanya 1 kelompok produk
    4. bukan retaurant dan kathering
    5. apabila pelaku usaha non muslim pastikan mempunyai fasilitas produksi serta pencucian terpisah
    6. tidak menggunakan bahan daging sapi atau kambing atau atam, bebek, yogurt, kefir dan gelatin.
    7. hanya mempunyai 1 fasilitas produksi (tidak ada maklon di tempat lain)
    8. mempunyai tempat pencucian peralatan khusus
    9. Tidak mempunyai binatang peliharaan yang berkeliaran
    10. reponsif, kooperatif dan mempunyai komitmen tang tinggi serta bersedia mengikuti peraturan sesuai standar HAS 23000 LPPOM MUI.

    Penerimaan pendaftaran Festival Syawal 1442 dilakukan secara online melalui website http:/bit.ly/pendaftaranfestivalsyawal_lppommuilampung (Amah Habibah)

  • Silaturahmi Ke MUI Lampung, PKS Minta Nasihat dan Do’a Dari Ulama

    Bandar Lampung: Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Lampung melakukan kunjungan silaturahmi kebangsaan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, Senin, 24/5/2021/, dikantor MUI Lampung, Rajabasa.

    Rombongan DPTW PKS yang terdiri dari unsur Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Dewan slSyariah Wilayah (DSW), dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) beserta jajarannya diterima oleh H. Suryani M. Nur, S.Sos, MM Ketua MUI Lampung, H. M. Supriyadi, S.Pd.I, Bendahara Umum MUI Lampung, Dr. Abdul Qodir Zaelani, MA, Komisi Infokom MUI Lampung, Rudi Santoso, MHI., MH, Komisi Infokom MUI Lampung dan H. Ainul Wafa, SE Bendahara LPPOM MUI Lampung.

    Dalam sambutannya, Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim menyampaikan bahwa maksud dan tujuan PKS bersilaturahmi ke MUI dalam rangka ingin meminta masukan untuk PKS Lampung agar bisa lebih kontributif dalam pembangunan di provinsi Lampung. Silaturahmi ini juga sejalan dengan instruksi presiden PKS untuk seluruh pengurus PKS di semua tingkatan untuk melakukan silaturahmi kebangsaan. Selain itu, silaturahmi ini juga dalam rangka menyosialisasikan logo baru PKS, Mars PKS dan visi misi PKS kepada semua kalangan.

    Mufti juga menuturkan bahwa perubahan logo PKS bukan basa basi politik untuk meraih suara. Ini dikuatkan dengan dicantumkannya visi PKS dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PKS yaitu menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Jika sudah ada dalam AD ART maka semua anggota harus memahami dan mengimplentasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perubahan ini bukan basa basi politik saja,” kata Mufti.

    Suryani, salah satu ketua MUI Lampung, menyambut baik kedatangan PKS ke MUI Lampung. Suryani juga menyampaikan salam dari ketua umum MUI KH. Khairudin Tahmid yang berhalangan hadir menerima kunjungan PKS dikarenakan sedang pemulihan dari sakit.

    Dirinya memberikan pesan kepada PKS melalui anggotanya yang duduk di DPRD untuk memperjuangkan aspirasi ummat islam. Jangan sampe ummat islam mayoritas namun tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah.

    Dalam kesempatan tersebut Suryani juga meminta bantuan PKS, terutama yang duduk di legislatif untuk menyampaikan ke pemerintah terkait anggaran untuk MUI. MUI memiliki banyak kegiatan untuk kemaslahatan ummat Islam di provinsi Lampung, sehingga diperlukan anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. (Rls)