Menteri Agama: Tanpa Kertas, Munas LDII Jadi Contoh

Jakarta: Jelang Musyawarah Nasional (Munas) VIII LDII, jajaran pengurus DPP LDII menemui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Audiensi persiapan Munas ini sekaligus mengundang secara resmi Menteri Agama, yang memperoleh disposisi dari Presiden Joko Widodo untuk membuka Munas LDII. Pasalnya Presiden baru bisa datang ke Munas LDII pada hari kedua. (3/11/2016)

Dalam pertemuan itu, Ketua DPP LDII Abdullan Syam memaparkan mengenai perhelatan Munas, fokus pada tiga tema besar: ekonomi syariah, penguatan kualitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta pengukuhan gerakan menghormati guru, yang dilakukan warga LDII secara nasional.

“Kami untuk pertama kalinya menggelar Munas, tanpa menggunakan kertas. Untuk mendukung kampanye pemerintah dalam pelestarian hutan. Selain itu, hal ini selaras dengan tema Munas mengenai pemanfaatan teknologi informasi,” ujar Abdullah Syam.

Munas yang paperless ini, menurut Abdullah Syam, juga menekan biaya yang cukup signifikan bagi panitia. Walhasil, semua pendaftaran hingga penyebaran materi pembicara menggunakan aplikasi khusus, dan juga memanfaatkan surat elektronik.

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saefuddin mengapresiasi dan tertarik dengan rencana DPP LDII yang menyelenggarakan Munas dengan cara paperless.”Saya

kira ini sangat baik, dan perlu dicontoh ormas lain, kan bisa menekan biaya juga to?” ujar Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saefuddin, saat menerima kunjungan pengurus DPP LDII di ruang kerjanya di kantor Kementerian Agama RI di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Kamis
(3/11/2016).

Dalam pertemuan itu, Abdullah Syam memaparkan persiapan Munas di antaranya Gerakan Menghormati Guru, yang bagi LDII mendesak untuk dilakukan. Pasalnya selain kurikulum pendidikan yang harus terus diperbaiki, penghargaan dan penghormatan terhadap guru di Indonesia kian lama kian pudar. “Guru bukan lagi sosok yang dihormati, hal ini mengganggu pendidikan Indonesia. Tanpa penghormatan terhadap guru, anak didik tidak memiliki role model, yang mengakibatkan kemerosotan generasi masa depan bangsa,” ujar Abdullah Syam.

Munas LDII nanti juga menjadi momentum untuk melansir starup berupa e-commerce pertama yang menggunakan sistem syariah, dengan alamat pikub.co.id <http://pikub.or.id/> Mengingat ekonomi bukan sekadar menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulullah, namun dari sisi perdagangan jauh dari ribawi dan saling menguntungkan, baik penjual maupun pembeli.

Dari berbagai diskusi dana rah Munas ke depan, akhirnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan akan hadir dan membuka Munas VII LDII.

Sementara itu, usai menemui Menteri Agama, Ketua DPP LDII Abdullah Syam menyatakan DPP LDII tidak melarang warganya untuk ikut turun ke jalan, asal tidak membawa atribut organisasi. Bagi DPP LDII, penghinaan terhadap ayat ataupun kitab suci Alquran, merupakan pelanggaran terhadap hukum agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, aksi demontrasi merupakan wujud penolakan terhadap penghinaan agama. Namun Abdullah Syam mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Ia berharap demontrasi nanti berjalan dengan tertib sebagai wujud unjuk rasa, dan jauh dari kekerasan yang justru menimbulkan sikap antipasti terhadap umat Islam yang ingin membela akidah.

DPP LDII, menurut Abdullah Syam, mendukung proses hukum yang berlaku dan tidak lagi ada pihak-pihak yang mempolitisasi atau menggunakan agama dalam ranah pemilihan kepala daerah. (Frediansyah Firdaus)